BAIT.ID – Transisi menuju energi baru terbarukan di Kaltim dinilai tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah. Keunikan Kaltim sebagai salah satu lumbung energi nasional menuntut pendekatan yang lebih hati-hati agar peralihan energi berjalan adil secara sosial dan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan peneliti The SMERU Research Institute, Hening Wikan, dalam sebuah diskusi terkait energi bersih. Menurutnya, struktur perekonomian Kaltim masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, sehingga kebijakan transisi energi berpotensi membawa dampak besar bagi masyarakat jika tidak dirancang secara inklusif.
“Pembahasan transisi energi di Kaltim tidak bisa dilepaskan dari proses transformasi ekonomi. Aspek keadilan sosial ekonomi harus menjadi bagian penting,“ ujar Wikan saat ditemui usai Workshop Energi Bersih Daerah di Fugo Hotel, Selasa 10 Desember 2025.
Wikan mengingatkan, jangan sampai transisi energi yang digagas demi pembangunan berkelanjutan justru menimbulkan kerentanan sosial baru. “Kita bicara pembangunan berkelanjutan, tapi masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu justru terdampak secara sosial dan ekonominya. Kalau itu terjadi, ekonominya bisa stagnan, bahkan memburuk,” jelasnya.
Ia juga menyoroti target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 yang salah satunya ditempuh melalui peningkatan bauran energi terbarukan. Meski ambisi tersebut penting untuk menekan laju perubahan iklim, prinsip No One Left Behind harus tetap dijaga.
Menurut Wikan, tujuan pembangunan berkelanjutan sejatinya adalah memastikan manfaat dirasakan secara luas, sekaligus menjaga keadilan antar generasi agar lingkungan yang sehat tetap dapat dinikmati di masa depan. Namun, pada saat yang sama, masyarakat generasi saat ini juga harus dilindungi agar tidak terperosok ke dalam kemiskinan dan ketimpangan akibat proses peralihan tersebut.
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah dampak transisi energi terhadap tenaga kerja. Peralihan dari energi fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara menuju energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), akan mempengaruhi ribuan pekerja di sektor energi konvensional.
“Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan para pekerja ini bisa beralih profesi, memperoleh keterampilan baru, dan tetap memiliki akses terhadap lapangan kerja yang layak di sektor energi bersih,” pungkasnya.
Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang dan berpihak pada masyarakat, transisi energi berisiko memperlebar kesenjangan sosial. (csv)
