BAIT.ID – Meski dihadapkan pada kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Samarinda tak tinggal diam. Wali Kota Andi Harun memilih melobi langsung pemerintah pusat demi memastikan proyek-proyek pengendalian banjir tetap berjalan.
Pada Selasa, 7 Oktober 2025, Andi Harun bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono, bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo di Kantor Kementerian PU Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Samarinda tetap mendapat dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya pengendalian banjir yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kota Tepian.
“Kami sangat berharap ada bantuan dari Kementerian PU. Program strategis pengendalian banjir ini sangat penting, apalagi dengan adanya kebijakan TKD yang membuat ruang fiskal kami semakin sempit,” kata Andi Harun.
Ia merinci sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan pusat, antara lain pengoptimalan Waduk Lempake, pembangunan sheetpile di Sungai Karang Mumus, revitalisasi sistem drainase perkotaan, pembangunan kolam retensi, hingga pembuatan pintu air. Menurutnya, infrastruktur tersebut krusial untuk menekan risiko banjir yang kerap melanda kawasan padat penduduk Samarinda.
Menteri PU Dodi Hanggodo menyambut baik langkah Pemkot Samarinda. Ia menegaskan komitmen kementerian untuk mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di daerah, sejalan dengan program penguatan ketahanan iklim dan daya saing daerah sebagaimana misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Andi Harun menyebut dukungan tersebut sangat berarti bagi kota yang menjadi salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara itu. “Pengendalian banjir adalah prioritas utama kami karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Samarinda. Terima kasih atas sambutan Bapak Menteri dan dukungan Pak Budisatrio yang terus mendorong pembangunan di Kaltim,” ujarnya.
Lewat langkah lobi ini, Pemkot Samarinda berharap beberapa proyek strategis pengendalian banjir dapat segera terealisasi, meski menghadapi tantangan fiskal dari pusat. (csv)
