BAIT.ID – Menjaga kestabilan harga pangan dan mempercepat realisasi belanja daerah menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin, 20 Oktober 2025. Rapat rutin tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda.
TPID Samarinda sendiri dipimpin Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri dari Gedung PKK Samarinda. Usai rakor nasional, Saefuddin bersama Kabag Perekonomian Setda Kota Samarinda Nadya Turisna serta sejumlah pejabat perangkat daerah dan anggota PPID Kota Samarinda melanjutkan dengan rapat pengendalian harga beras di tingkat kota.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. “Mesin pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu belanja pemerintah dan sektor swasta dengan iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan politik. “Salah satu kunci pemerintahan Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah menjaga stabilitas harga, terutama beras. Jika harga beras stabil, harga lainnya ikut terkendali,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wawali Saefuddin Zuhri menegaskan komitmen Pemkot Samarinda untuk segera menindaklanjuti kebijakan pusat dengan langkah nyata di lapangan. “Fokus kita adalah memastikan kebijakan pusat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai, yang terpenting bukanlah menambah program baru yang bersifat seremonial, melainkan memastikan anggaran yang ada digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Saefuddin menambahkan, kolaborasi lintas perangkat daerah dan dukungan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kestabilan harga pangan, memperkuat pasokan bahan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkot Samarinda optimistis mampu mengendalikan inflasi hingga akhir 2025. Pemerintah kota berkomitmen menjaga daya beli masyarakat tetap kuat, sekaligus memastikan laju pertumbuhan ekonomi daerah terus berjalan stabil. (csv)
