BAIT.ID – Ada yang tidak beres dengan aliran dana dari pusat ke Samarinda belakangan ini. Secara mengejutkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) kota ini justru kompak menurun. Usut punya usut, ternyata masalahnya bukan pada kinerja di lapangan, melainkan pada buramnya data indikator daerah.
Menanggapi lampu kuning kondisi fiskal ini, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, langsung mengumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di kantor BPKAD, Selasa 10 Maret 2026 untuk merapikan data.
Pemerintah pusat mencairkan dana transfer berdasarkan angka-angka yang disodorkan daerah. Jika datanya tidak akurat atau kedaluwarsa, otomatis jatah anggaran yang turun pun tidak akan maksimal.
Evaluasi sementara menunjukkan bahwa sektor pendataan memang menjadi titik lemah Samarinda. Kondisi ini pun sempat menjadi perhatian serius Wali Kota Andi Harun saat bertemu pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah beberapa waktu lalu.
“Kami minta seluruh OPD tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Segera bangun komunikasi intensif dengan BPS untuk memperbarui data sektoral, mulai dari pertanian, pariwisata, sampai kesehatan,” tegas Hero Mardanus.
Tak ingin kehilangan momentum, Pemkot Samarinda kini memasang target tinggi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah-langkah yang diambil seperti sinkronisasi total data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) selaras dengan laporan di lapangan.
Update sektoral juga dibuat untuk menambal lubang-lubang informasi di sektor-sektor kunci yang selama ini kurang tergarap maksimal. Upaya lobi ke pemerintah pusat juga disiapkan, pertemuan khusus dengan Kementerian Dalam Negeri pun dijadwalkan guna memastikan seluruh data terbaru sudah terintegrasi.
Dengan data yang lebih valid dan akurat, Samarinda berharap bisa mendapatkan porsi dana transfer yang lebih adil dan proporsional demi mendukung pembangunan kota ke depan. (csv)
