BAIT.ID – Gelombang keresahan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan di Kaltim kian mencuat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim resmi melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, guna menyampaikan berbagai persoalan krusial di Benua Etam.
Surat tersebut diserahkan melalui anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Budisatrio Djiwandono, dengan harapan aspirasi ini sampai langsung ke meja presiden.
Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erli Sopiansyah, mengungkapkan bahwa poin utama dalam surat tersebut adalah kekhawatiran publik terhadap praktik nepotisme dan politik dinasti. Ia menyebut adanya penguasaan berbagai sektor strategis oleh lingkaran keluarga Gubernur Kaltim. “Masyarakat khawatir dominasi lingkar kekeluargaan dalam kekuasaan akan melahirkan kebijakan yang mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu,” ujar Erli.
Dalam suratnya, aliansi membeberkan 10 tuntutan utama, di antaranya terkait konsentrasi Kekuasaan, terutama hubungan kekerabatan antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Posisi Strategis lainnya seperti terpilihnya keponakan gubernur sebagai Ketua Kadin Kaltim hingga penempatan kerabat lainnya di posisi krusial yang dinilai menutup ruang bagi SDM lokal kompeten lainnya.
Selain isu dinasti, aliansi mengkritisi kebijakan pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur. Struktur yang dinilai terlalu gemuk ini memakan anggaran daerah hingga Rp8,3 miliar per tahun.
Aliansi menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi birokrasi yang digaungkan pemerintah pusat. Mereka juga mempertanyakan urgensi kinerja tim ahli tersebut, mengingat Pemprov Kaltim sudah memiliki staf ahli dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rencana pergantian direksi Bank Kaltimtara yang dinilai dipaksakan dan dipercepat, padahal masa jabatan direksi saat ini baru berakhir pada 2028. Hal ini memicu persepsi publik adanya upaya “titipan” yang mengancam profesionalitas BUMD sebagai aset strategis daerah.
Kemudian aliansi juga mengecam rencana renovasi Rumah Jabatan Gubernur senilai Rp25 miliar. Anggaran fantastis tersebut dinilai melukai rasa keadilan masyarakat di tengah banyaknya infrastruktur jalan yang rusak serta kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan.
Erli optimistis Budisatrio Djiwandono, sebagai representasi warga Kaltim di Senayan, mampu menyampaikan amanah ini kepada Presiden Prabowo. “Kami yakin beliau memahami kondisi objektif di Kaltim saat ini. Harapan kami, surat ini segera sampai ke tangan Presiden,” tegas Erli.
Ia menambahkan, aliansi berharap ada tindak lanjut dari presiden agar memerintahkan lembaga penegak hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai janggal. “Aspek hukum harus ditegakkan melalui instruksi langsung presiden,” pungkasnya. (csv)
