BAIT.ID – Rencana transformasi pendidikan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Samarinda terganjal persoalan klasik: kesiapan tenaga pendidik. Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti adanya risiko ketimpangan antara ambisi kurikulum baru dengan realitas kompetensi guru di lapangan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa perubahan kurikulum tidak akan menjadi solusi instan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas guru secara masif. Ia menggarisbawahi bahwa aspek kurikulum, kualitas pengajar, dan sarana prasarana merupakan satu kesatuan yang belum sepenuhnya sinkron di Samarinda.
“Keberhasilan kurikulum itu sangat bergantung pada kesiapan guru dan fasilitas pendukung. Kalau tidak seimbang, tentu implementasinya tidak maksimal,” ujar Novan saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Penerapan materi seperti pengodean (coding) dan AI dinilai menuntut spesifikasi keahlian yang belum merata di kalangan guru. Pasalnya, banyak tenaga pendidik yang saat ini belum mendapatkan pelatihan mendalam atau tidak memiliki latar belakang teknologi yang memadai untuk mentransfer ilmu tersebut kepada siswa.
Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sulit. Pemerintah dituntut tidak hanya meluncurkan kebijakan di atas kertas, tetapi juga memastikan kapasitas guru bergerak seiring dengan perkembangan teknologi pendidikan yang kian cepat.
Novan menekankan bahwa pelatihan sesaat tidak akan cukup. Ia mendesak adanya program pendampingan berkelanjutan agar tenaga pendidik tidak gagap saat berhadapan dengan ekosistem digital di ruang kelas. “Kalau gurunya belum siap, maka siswa juga tidak akan mendapatkan pembelajaran yang optimal,” tegasnya.
DPRD kini mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera merumuskan langkah konkret guna mempercepat peningkatan kompetensi ini. Tanpa intervensi serius pada kualitas pengajar, ambisi transformasi pendidikan berbasis teknologi di Samarinda dikhawatirkan hanya akan menjadi beban baru bagi sekolah. (csv)
