BAIT.ID – Beban utang Pemkot Samarinda kepada kontraktor berdampak serius pada roda pembangunan daerah. Akibat fokus mengalokasikan anggaran untuk mencicil utang proyek fisik tahun 2025, volume kegiatan pembangunan di Kota Tepian pada tahun ini dilaporkan menurun drastis.
Hingga pertengahan tahun anggaran 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda baru mampu melunasi sekitar Rp32 miliar atau kisaran 20 persen dari total utang yang mencapai Rp290 miliar.
Seretnya penyelesaian kewajiban ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Samarinda bersama Dinas PUPR dengan agenda evaluasi kinerja 2025–2026 dan proyeksi anggaran hingga 2027. “Kegiatan pembangunan di Samarinda tahun ini turun drastis, lantaran Pemkot tengah fokus menyelesaikan utang,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, usai rapat.
Deni membeberkan, realisasi anggaran program Dinas PUPR Samarinda untuk tahun berjalan ini bahkan baru menyentuh angka 20 persen. Minimnya realisasi ini berbanding lurus dengan besarnya beban utang yang tersebar di sejumlah bidang.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima legislatif, rincian utang Dinas PUPR Samarinda meliputi, Bidang Cipta Karya total utang mencapai Rp132 miliar, baru dibayarkan sebesar Rp19 miliar, menyisakan tunggakan Rp113 miliar.
Kemudian Bidang Sumber Daya Air (SDA) ada utang tercatat Rp34 miliar, baru dicicil sebesar Rp13 miliar, menyisakan beban Rp21 miliar. Sedangkan Bidang Bina Marga nilai utang belum bisa dipastikan karena Dinas PUPR belum menyerahkan laporan angka resmi kepada DPRD.
Sikap Dinas PUPR yang belum memaparkan data utang Bidang Bina Marga memicu catatan tersendiri terkait transparansi serapan anggaran. Alhasil, angka akumulatif utang yang dilaporkan terbayar saat ini baru bersumber dari dua bidang saja.
Di sisi lain, Deni menyebut Pemkot Samarinda secara keseluruhan sebenarnya memiliki total beban utang sekitar Rp400 miliar. Untuk menyiasatinya, skema pelunasan kini dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan nominal terkecil. “Mereka mengelompokkan utang Rp100 juta ke bawah itu yang diprioritaskan dulu untuk diselesaikan. Setelahnya baru utang yang di atas Rp100 juta sampai Rp200 juta,” pungkasnya. (csv)
