BAIT.ID – Pemkot Samarinda mulai melakukan pengetatan anggaran secara signifikan. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tekanan pada keuangan daerah akibat ketergantungan pada dana transfer pusat dan ketidakpastian ekonomi global.
Dalam Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah (Setda) di Balai Kota, Senin 13 April 2026 Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengubah pola kerja dari rutinitas menjadi berbasis efisiensi ketat. Ia menekankan bahwa pengawasan administrasi akan diperketat guna menghindari kebocoran anggaran.
“Pengawasan bukan lagi sekadar formalitas, melainkan mekanisme wajib untuk memperbaiki sistem. Tidak boleh ada kelalaian sekecil apa pun dalam verifikasi dan pengelolaan keuangan,” ujar Neneng di hadapan para kepala bagian.
Asisten III Setda Kota Samarinda, Ali Fitri Noor, memaparkan kebijakan konkret terkait pengetatan tersebut. Pemkot akan menyisir pos-pos belanja yang dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap kinerja publik.
Sejumlah poin utama efisiensi tersebut adalah soal pembatasan perjalanan dinas, alokasi anggaran untuk perjalanan ke luar daerah akan dipangkas secara selektif. Audit konsumsi rapat pengurangan biaya jamuan dalam rapat-rapat internal. Agenda seremonial dikurangi terutama yang bersifat formalitas dan minim urgensi. Meski melakukan penghematan besar-besaran, Ali menjamin bahwa hak-hak dasar pegawai tidak akan terganggu. “Fokus kami adalah menjaga likuiditas keuangan daerah. Penyesuaian hanya menyasar belanja tidak penting; gaji dan tunjangan aparatur tetap aman,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menyebut keterbatasan anggaran ini sebagai ujian bagi profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, ASN dituntut lebih kreatif menjalankan program tanpa harus bergantung pada anggaran besar.
“Kualitas kerja diuji saat sumber daya terbatas. Inovasi dan adaptasi menjadi kunci agar kinerja nyata tetap dirasakan masyarakat meski anggaran ditekan,” kata Marnabas.
Selain penekanan pada kinerja, para ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas dan etika di media sosial agar tidak membuang energi pada hal-hal kontraproduktif yang dapat merusak citra instansi di masa transisi ekonomi ini. (csv)
