BAIT.ID – Lambatnya penyaluran paket seragam sekolah gratis dalam Program Gratispol mendapat sorotan tajam dari DPRD Kaltim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim diminta tidak menunda distribusi dan segera menyalurkan bantuan secara parsial ke sekolah-sekolah yang datanya telah terverifikasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa penundaan akibat menunggu pengumpulan data secara keseluruhan justru merugikan para siswa baru. “Kami meminta agar distribusi tidak ditunda hingga seluruh data terkumpul. Sekolah mana yang verifikasi datanya sudah siap, sebaiknya bantuan langsung disalurkan,” ujar Sarkowi, belum lama ini.
Sarkowi mengungkapkan, pergeseran linimasa Program Gratispol tahun ini tidak sebatas kendala validasi jumlah siswa baru seperti yang diklaim pemerintah. Proses inventarisasi ukuran pakaian yang memakan waktu lama dinilai berimbas langsung pada mundurnya jadwal lelang hingga tahap manufaktur di penyedia barang.
“Keterlambatan pendataan siswa berimbas pada ketidakpastian kuota penerima, yang kemudian diikuti proses pengukuran seragam. Dampaknya, tahap pengadaan otomatis bergeser,” bebernya.
Di sisi lain, Disdikbud Kaltim mengklaim keterlambatan penyaluran bukan bersumber dari proses pengadaan barang, melainkan lambatnya input data dari pihak sekolah dan tingginya angka kesalahan pengisian data oleh calon penerima.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyebutkan sejumlah satuan pendidikan belum menyerahkan data lengkap peserta didik baru, sehingga paket seragam belum dapat dibagikan secara menyeluruh. “Kami menggunakan sistem yang diperbaiki agar tidak terjadi persoalan seperti pada tahun-tahun sebelumnya saat menggunakan sistem online,” kata Rahmat.
Selain keterlambatan pengiriman, Rahmat membeberkan ditemukannya ketidaksesuaian antara identitas penerima dan kategori paket yang dipilih. Dari tiga pilihan yang tersedia—seragam laki-laki, perempuan berjilbab, dan perempuan tidak berjilbab—masih banyak ditemukan kesalahan input data di tingkat sekolah.
“Ke depan akan kami perbaiki lagi. Kemungkinan rekan-rekan di sekolah belum membaca petunjuk secara detail saat memilih paket,” jelasnya.
Menanggapi carut-marut pendataan tersebut, Disdikbud Kaltim berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh usai distribusi rampung. Pihaknya juga berencana mengandeng pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim untuk memproyeksikan jumlah lulusan SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK guna meminimalkan potensi kendala serupa di masa mendatang. (csv)
