BAIT.ID – Pengibaran Bendera Borneo Raya di Flyover Air Hitam, Samarinda, saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dinilai bukan sebagai ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Viktor Yuan, memastikan persoalan tersebut belum pernah menjadi pembahasan khusus di internal DAD Kaltim. Ia menyebut organisasi adat Dayak tidak pernah membahas agenda pemisahan diri dari NKRI.
Namun fenomena ini, bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Simbol tersebut sudah lama beredar di media sosial dan sebelumnya juga pernah muncul di sejumlah daerah di Kalimantan. Namun, pengibaran secara terbuka tahun ini membuatnya kembali menjadi perhatian luas. “Tapi pengibarannya itu baru tahun ini yang betul-betul heboh,” katanya.
Tetapi ia menyikapi fenomena tersebut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat, bukan gerakan separatis. Menurutnya, agenda pemisahan diri dari NKRI tidak pernah menjadi pembahasan internal di lembaga adat Dayak.
“Esensinya berbeda. Pengibaran tersebut disertai spanduk kritik dan tuntutan, sehingga ini adalah bentuk penyampaian aspirasi. Pemerintah sebaiknya tidak merespons dengan pendekatan konfrontatif,” ujar Viktor.
Ia menjelaskan bahwa simbol tersebut bukanlah simbol resmi adat Dayak. Meski atribut Borneo Raya telah lama beredar di media sosial dan muncul di beberapa wilayah Kalimantan, pengibaran secara terbuka di fasilitas publik Samarinda tahun ini memang menjadi perhatian luas masyarakat.
Lebih lanjut, Viktor menyoroti posisi Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA) besar yang dinilai belum mendapatkan pemerataan pembangunan secara optimal. Kesenjangan fasilitas dan infrastruktur masih dirasakan masyarakat di kawasan pedalaman dan perbatasan, seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, hingga Kutai Timur.
Ia mendesak pemerintah pusat agar tidak hanya menggunakan kriteria jumlah penduduk dalam mengalokasikan anggaran dan program pembangunan, melainkan juga memperhitungkan luas wilayah serta kondisi geografis Kaltim yang menantang.
Selain pemerataan pembangunan, Viktor menekankan pentingnya ruang dialog yang inklusif. Pemerintah diharapkan hadir tidak sekadar melalui regulasi dan kebijakan, tetapi juga aktif mendengar langsung aspirasi serta dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat daerah. (csv)
