BAIT.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pemilu di Kaltim untuk memanfaatkan masa non-tahapan sebagai ruang konsolidasi dan pemetaan potensi kerawanan. Langkah ini dinilai krusial agar kerja-kerja pengawasan di lapangan kelak tidak bersifat reaktif saat tahapan krusial resmi bergulir.
Instruksi tersebut ditegaskan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat membuka agenda Pojok Literasi yang digelar Bawaslu Kaltim secara hibrida pada Jumat, 21 Agustus 2026 lalu. Forum tersebut berfokus pada identifikasi potensi kerawanan dalam tahapan kampanye serta pengawasan dana kampanye.
Lolly menekankan bahwa jeda antar-tahapan bukan merupakan waktu untuk bersantai, melainkan momentum tepat dalam mengevaluasi kinerja serta mengasah kapabilitas personel pengawas. “Di masa non-tahapan ini, perlu kita mengasah dan meningkatkan skill kita terkait kerja-kerja pengawasan sebelum memasuki tahapan,” tegas Lolly di hadapan jajaran pengawas pemilu se-Kaltim.
Menurutnya, efektivitas pengawasan bergantung pada kesiapan mitigasi sejak dini, terutama dalam membaca pola-pola pelanggaran kampanye dan transparansi dana kampanye. Ia meminta setiap pengawas daerah mampu mengidentifikasi karakteristik wilayah dan dinamika politik lokal, mengingat peta kerawanan di tiap daerah memiliki kompleksitas yang berbeda.
“Ketika tahapan kampanye dimulai, pengawas tidak lagi bekerja dari titik nol. Pengawas harus sudah memiliki peta komprehensif mengenai objek yang diawasi, titik kerawanan, serta formulasi langkah pencegahannya,” ujar Lolly.
Melalui konsolidasi dan pembaruan strategi pengawasan secara berkesinambungan di masa jeda ini, Bawaslu mengantisipasi agar pengambilan keputusan di masa mendatang tidak dilakukan secara tergesa-gesa saat dinamika politik mulai memanas. (csv)
