BAIT.ID – Belanja pegawai benar-benar jadi sorotan di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran seperti saat ini. Sebab sektor tersebut cukup besar menyedot pos belanja APBD. Sehingga efektivitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pun kini menjadi perhatian serius legislatif.
TPP sendiri sebenarnya ditujukan untuk menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Maka besarannya juga harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, angkat suara mengenai masalah ini.
Menurutnya, pemberian TPP merupakan instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan ASN. Maka, selama nilai insentif yang diterima tidak mengalami pemotongan, tidak ada alasan bagi ASN untuk menurunkan standar kinerjanya.
“Kualitas pelayanan harus tetap terjaga. Tidak ada alasan lagi untuk menurun, terlebih sejauh ini tidak ada pengurangan pada insentif yang diterima,” ujar Salehuddin saat dikonfirmasi.
Selain efektivitas TPP, pengawasan terhadap kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diberlakukan Pemprov Kaltim setiap hari Jumat juga menjadi fokus evaluasi. Salehuddin mengingatkan agar fleksibilitas pola kerja tersebut tidak mengabaikan pemenuhan hak-hak publik dalam mendapatkan pelayanan prima.
Untuk mengantisipasi penurunan efektivitas kerja selama penerapan WFA, Komisi I DPRD Kaltim mendesak Pemprov Kaltim segera menyusun skema pengawasan yang terukur, salah satunya melalui mekanisme reward and punishment (penghargaan dan sanksi) yang tegas.
“Jangan sampai fleksibilitas dari WFA justru mengganggu pelayanan publik, sementara hak kesejahteraan ASN sudah dijamin oleh daerah. Karena itu, sistem rewards and punishment yang jelas sangat diperlukan agar kinerja tetap terkontrol,” tegasnya. (csv)
