Atur Ulang Perangkat Daerah Samarinda Lewat Perda, DPRD Fokus Perkuat Birokrasi

Selasa, 10 November 2026
Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Samri Shaputra

BAIT.ID – Pemkot bersama DPRD Samarinda mulai mematangkan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui revisi regulasi, sejumlah dinas diproyeksikan mengalami penggabungan dan pergeseran bidang kerja guna mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.

Langkah strategis ini dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembahasan intensif dikoordinasikan langsung oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda bersama instansi eksekutif terkait.

Baca juga  Gerindra Kaltim Tetap Dorong Hak Angket, Tegaskan Ranah Legislatif Mandiri

Anggota Bapemperda DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa penyesuaian regulasi ini mendesak dilakukan agar pembagian urusan pemerintahan berjalan lebih terarah dan efektif. “Perubahan regulasi ini diperlukan untuk menyesuaikan struktur organisasi pemerintahan daerah agar pembagian tugas lebih terarah,” ujar Samri usai rapat gabungan belum lama ini bersama Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Dalam draf pembahasan tersebut, beberapa instansi masuk dalam radar penataan kelembagaan. Sorotan utama tertuju pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) yang menghadapi dua skema alternatif. Digabungkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) atau disatukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Baca juga  Jelang Ramadan, Pemkot Samarinda Pasang Kuda-Kuda Amankan Harga Pangan

Selain itu, sektor pariwisata berpeluang dilepaskan untuk disatukan dengan bidang kebudayaan guna membentuk rumpun kelembagaan tersendiri. Konsekuensi logis dari skema ini turut mengubah nomenklatur dan cakupan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) saat ini.

Meski terjadi perombakan fungsional, Samri memastikan kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membengkakkan birokrasi ataupun menambah jumlah entitas dinas yang ada. Fokus utama penataan diarahkan pada efisiensi rentang kendali agar koordinasi lintas sektor lebih lincah. “Penataan ini mempertimbangkan rentang kendali organisasi. Jumlah OPD tidak berubah, tetap sama, hanya fungsinya yang kami tata kembali,” pungkasnya. (csv)

Baca juga  Pemkot Samarinda Siap Perkuat Keuangan Daerah, Gali Sumber PAD Baru

Bagikan