BAIT.ID – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim memastikan bakal tetap konsisten mendorong Hak Angket tetap bergulir. Tujuannya jelas, untuk menyelidiki sejumlah kebijakan pemerintah provinsi. Langkah politik ini tetap diambil meskipun posisi Wakil Gubernur Kaltim saat ini dijabat oleh Seno Aji, yang notabene merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa sikap fraksinya merupakan komitmen untuk mengawal tuntutan masyarakat sipil dan mahasiswa yang menghendaki evaluasi mendalam terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Agus, mekanisme Hak Angket murni diambil sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen yang berbasis pada kepentingan publik, bukan didasari oleh manuver politik praktis. “Kalau interpelasi itu hanya bertanya. Tapi lewat angket, dewan bisa menyelidiki lebih jauh seperti apa kebijakan itu disusun,” ujar Agus saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Menanggapi posisi dilematis, mengingat pucuk pimpinan partainya di tingkat provinsi berada di jajaran eksekutif selaku Wakil Gubernur, Agus memberikan batasan yang tegas. Ia menyatakan bahwa pembahasan dan sikap terkait Hak Angket sepenuhnya merupakan kedaulatan kader yang berada di fungsi legislatif. ”Soal angket ini khusus kewenangan kader yang ada di DPRD,” tegasnya singkat, mengisyaratkan adanya independensi peran dewan dalam fungsi kontrol eksekutif.
Agus menambahkan, gelombang aksi unjuk rasa pada 21 April lalu menjadi alarm bagi DPRD Kaltim untuk bekerja lebih serius. Publik menuntut transparansi atas sejumlah kebijakan daerah yang dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menilai lembaga legislatif harus menjawab keraguan publik tersebut secara nyata melalui instrumen pengawasan tertinggi yang dimiliki dewan. “Yang disorot kan dewan. Jadi kami mesti memberikan informasi itu lewat hak pengawasan ini,” imbuh Agus.
Keseriusan fraksi partai berlambang kepala garuda ini akan dibuktikan pada eksekusi politik di ruang sidang. Agenda rapat paripurna khusus yang akan menjadwalkan pembahasan sekaligus pengambilan keputusan usulan Hak Angket dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni mendatang.
Guna memastikan sikap politik partai terkawal dengan solid, Agus mengaku telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kaltim tanpa terkecuali untuk mengamankan jalannya persidangan. “Saya sudah minta semua (anggota fraksi) hadir di paripurna nanti,” pungkasnya. (csv)
