BAIT.ID – Pemerintah pusat menekankan agar Pemprov Kaltim segera memperluas penerapan layanan digital. Tujuannya bukan hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, mudah, dan optimal.
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, menegaskan transformasi digital tidak sekadar soal aplikasi. Perubahan budaya kerja, penyempurnaan regulasi, hingga penataan kelembagaan harus menjadi bagian dari langkah digitalisasi.
“Presiden sudah menetapkan lima program prioritas untuk menjawab kebutuhan dasar rakyat, yaitu Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat,” jelas Averrouce dalam Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemprov Kaltim, Kamis 28 Agustus 2025.
Menurutnya, semua program tersebut hanya bisa berjalan efektif jika ditopang oleh layanan digital terpadu dan pemanfaatan data lintas sektor. Dengan begitu, pelayanan publik dapat dioptimalkan, proses birokrasi dipangkas, serta akses masyarakat terhadap layanan menjadi lebih mudah.
Meski begitu, Averrouce tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala teknis yang kerap muncul, terutama pada sistem aplikasi. Namun ia menekankan, digitalisasi adalah keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Transformasi digital akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih responsif, dengan hasil yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Paradigma birokrasi pun akan bergeser, dari yang kaku menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada hasil nyata,” pungkasnya. (csv)
