TAPD dan Banggar Bahas Detail APBD Kaltim 2026, Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 5 September 2025
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni

BAIT.ID – Pembahasan APBD Kaltim 2026 berlangsung intensif. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar rapat maraton selama tiga hari penuh untuk mengupas rencana belanja pembangunan secara detail.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini difokuskan pada penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bahkan, setiap pos belanja ditelaah hingga ke tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca juga  Ketegangan Eksekutif dan Legisltif di Kaltim Dinilai Ancam Transparansi Urusan Publik

“Pembahasan tidak hanya berhenti di angka global. Kami dalami hingga masing-masing dinas dan badan, termasuk kebutuhan, program, serta besaran anggaran yang diperlukan,” ungkap Sri Wahyuni.

Menurutnya, mekanisme itu penting agar TAPD dan Banggar DPRD benar-benar memahami kebutuhan riil tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, pos anggaran bisa dipertajam sehingga belanja pemerintah tepat sasaran.Sri Wahyuni menegaskan, rancangan KUA-PPAS tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlandaskan visi-misi kepala daerah. Dari situ, pemerintah kemudian menghitung belanja wajib, mulai dari gaji dan tunjangan pegawai, alokasi mandatori pendidikan dan kesehatan, hingga pengawasan serta pengembangan ASN. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, barulah belanja diarahkan ke program prioritas pembangunan.

Baca juga  Buntut Jembatan Mahulu Ditabrak, Aturan "Pengolongan" Kapal di Samarinda Diperketat

“Soal gaji dan tunjangan harus dipenuhi dulu, lalu mandatori seperti pendidikan dan kesehatan. Setelah itu baru kita bicara prioritas program pemerintah,” jelasnya.

Terkait isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), Sri Wahyuni menyebut Pemprov Kaltim masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Keuangan. Jika pemangkasan benar terjadi, maka rancangan anggaran yang semula diperkirakan Rp21,3 triliun harus disesuaikan kembali.

Baca juga  Warga Empat Desa di Paser Tolak Perpanjangan HGU PTPN IV, Tuntut Dua Ribu Hektare Tanah Adat

“Kabarnya dipotong Rp5 triliun, meski masih sebatas informasi. Kalau sudah ada keputusan resmi, tentu kegiatan yang sudah disusun akan disimulasikan ulang, disesuaikan dengan urgensi masing-masing program,” tegasnya. (csv)

Bagikan