BAIT.ID — Pemprov Kaltim menerima alokasi dana sebesar Rp 20 miliar dari pemerintah pusat melalui Bantuan Presiden (Banpres) untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggaran tersebut nantinya didistribusikan ke sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk Kota Samarinda.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk pengadaan fisik peralatan dan kelengkapan operasional lapangan. “Kepala BPBD Provinsi telah berkomunikasi dengan kami bahwa dari pagu Rp 20 miliar tersebut sebagian dialokasikan ke kota, tetapi bukan dalam bentuk uang tunai,” ujar Suwarso, belum lama ini.
Ia memperkirakan bentuk bantuan dari provinsi nantinya berupa perlengkapan lapangan, Alat Pelindung Diri (APD), logistik konsumsi, hingga alokasi operasional bagi relawan.
Meski pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemprov Kaltim, kebutuhan penanggulangan karhutla di Samarinda dipastikan tetap terakomodasi. “Hanya saja, nilai total alokasi pastinya belum kami ketahui secara rinci,” imbuhnya.
Adapun skema pembagian dari Pemprov Kaltim ini ditujukan bagi daerah yang tidak menerima Banpres secara langsung dari pusat. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau diketahui telah mendapatkan skema penyaluran terpisah dari pemerintah pusat.
Guna memastikan wilayahnya kebagian porsi yang memadai, BPBD Samarinda mengambil langkah proaktif dengan melayangkan permohonan resmi. Pengajuan tertulis ini dinilai krusial mengingat jumlah personel relawan kebencanaan di Samarinda relatif lebih besar dibandingkan daerah lain. “Kami tetap mengajukan permohonan secara tertulis sebagai syarat administratif,” pungkas Suwarso. (csv)
