BAIT.ID – DPRD Kaltim melalui Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup mengambil sikap tegas terhadap sektor swasta. Dalam rangkaian rapat dengar pendapat bersama sejumlah perusahaan pertambangan dan perkebunan, pansus menyoroti urgensi integrasi kearifan lokal serta kepatuhan mutlak terhadap kawasan konservasi.
Ketua Pansus Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry menegaskan, kehadiran regulasi baru ini tidak bertujuan untuk membebani dunia usaha, melainkan memastikan adanya keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan keberlanjutan ekologis di Bumi Etam.”Kami ingin memastikan bahwa investasi yang berjalan di Kaltim tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan. Ke depan, kontribusi perusahaan harus dirasakan langsung oleh daerah dan masyarakat sekitar, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ujar Sarkowi.
Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan memaparkan portofolio lingkungan mereka, mulai dari kepatuhan AMDAL, pelaksanaan reklamasi pascatambang, pengelolaan limbah B3, pencapaian Proper Biru dan Hijau, hingga sertifikasi ISPO. Beberapa korporasi bahkan mengklaim telah mengolah limbah menjadi energi serta merawat kawasan konservasi.
Kendati demikian, Sarkowi mengingatkan bahwa sertifikat dan dokumen administratif saja belum cukup. Pansus secara khusus mendesak agar pelaku usaha mengakomodasi muatan lokal secara substansial ke dalam draf Ranperda yang sedang digodok.
“Masyarakat lokal dan masyarakat adat adalah penjaga asli ekosistem kita. Peran mereka tidak boleh dipinggirkan. Muatan lokal harus masuk dalam draf Ranperda agar ada keadilan sosial di balik pelestarian lingkungan,” tegas politisi senior tersebut. (csv)
