Dapat Lampu Hijau APBN 2027, DPRD Samarinda Dorong Kesiapan Koridor dan Halte Bus Medium

Selasa, 13 Oktober 2026
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar

BAIT.ID — Rencana penerapan transportasi massal berbasis bus di Kota Tepian menunjukkan titik terang. Setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), DPRD Kota Samarinda mengonfirmasi bahwa program ini berpeluang besar mendapat sokongan APBN 2027 mendatang.

​Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa proses pembahasan bersama pemerintah pusat kini telah memasuki tahap finalisasi. Langkah selanjutnya tinggal menunggu pertemuan lanjutan antara Wali Kota Samarinda dengan kementerian terkait untuk pengesahan.​

Baca juga  Dishub Samarinda Siapkan Moda Transportasi Pengganti Angkot

“DPRD Samarinda sejak lama menyuarakan pentingnya transportasi massal. Alhamdulillah, salah satu bentuk dukungannya adalah potensi support dari APBN tahun 2027,” ujar Deni belum lama ini.

​​Deni menjelaskan, armada yang disiapkan untuk Kota Tepian bukanlah bus berukuran besar, melainkan jenis bus medium. Pemilihan armada ini dinilai paling ideal dan fleksibel mengingat karakteristik, lebar, serta kontur jalanan di Samarinda tidak jauh berbeda dengan Kota Balikpapan dan Banjarmasin yang sudah lebih dulu menerapkan sistem serupa.

Baca juga  Pemprov Kaltim Genjot Kompetensi Tenaga Konstruksi untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur

​Pengoperasian transportasi umum terpadu ini diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, meminimalisasi praktik parkir liar di bahu jalan, serta mengurai titik-titik kemacetan kronis.​ “Sama seperti di Balikpapan yang mendapat subsidi pusat selama tiga tahun terakhir, kita harapkan Samarinda juga bisa merealisasikannya di 2027,” tambahnya.​

Pada tahap awal implementasi, sistem transportasi ini diproyeksikan bakal melayani satu hingga dua koridor prioritas. Dishub Kota Samarinda dilaporkan telah menyampaikan pemetaan trayek awal tersebut kepada Komisi III.​

Baca juga  Cakupan Pekerja Rentan di Samarinda Merosot Tajam, BPJS Ketenagakerjaan Minta Dukungan DPRD

Meski demikian, Deni mengingatkan bahwa Pemkot Samarinda masih memiliki pekerjaan rumah (PR) cukup besar terkait infrastruktur penunjang, seperti pembangunan halte dan tempat pemberhentian penumpang yang representatif di sepanjang koridor.​

“Secara teknis semua sedang dipersiapkan. Yang perlu dikejar sekarang adalah infrastruktur pendukungnya, terutama halte-halte pemberhentian yang saat ini belum memadai di Samarinda,” pungkas politikus Partai Gerindra tersebut. (csv)

Bagikan