BAIT.ID – Pemkot Samarinda masih menempatkan pembangunan fisik sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun mendatang. Hal ini terlihat dari pengajuan 52 usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2027 yang berlangsung di Odah Pendopo Etam, Kamis 30 April 2026.
Dari puluhan poin tersebut, sektor infrastruktur menyedot porsi paling besar. Sebanyak 28 kegiatan atau lebih dari separuh total usulan ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengakui bahwa ketergantungan terhadap dukungan finansial Pemprov masih sangat tinggi, terutama untuk menambal kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tidak terakomodasi sepenuhnya oleh APBD kota.
“Kegiatan di Samarinda masih banyak yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Saefuddin di hadapan Gubernur Kaltim.
Selain pembangunan fisik, sektor pendidikan menyusul di posisi kedua dengan 22 paket usulan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Sementara itu, sektor kesehatan dan perhubungan hanya menyumbangkan masing-masing satu usulan.
Komposisi usulan ini mengindikasikan bahwa Pemkot Samarinda masih bergelut dengan isu-isu fundamental seperti kemacetan, drainase, dan fasilitas pendidikan sebelum beralih ke program pengembangan lainnya.
Meski menyodorkan daftar panjang, Pemkot Samarinda menyadari bahwa realisasi program-program tersebut sepenuhnya bergantung pada ruang fiskal pemprov. Saefuddin secara terbuka menyatakan harapannya agar seluruh usulan tersebut dapat lolos verifikasi masuk ke dalam RKPD 2027.
“Totalnya ada 52 kegiatan yang kami usulkan. Harapannya bisa masuk semua dan bisa terlaksana dengan baik. Tentu kita berharap anggarannya juga tersedia,” imbuhnya.
Meski bernada optimis, ia juga memberikan catatan realistis mengenai kemampuan anggaran daerah. “Kalau ada anggarannya, mudah-mudahan bisa jalan semua. Kita hanya bisa berharap terlaksana dengan baik,” tutupnya.
Musrenbang ini menjadi ajang krusial bagi Samarinda untuk memastikan sinkronisasi pembangunan, mengingat statusnya sebagai ibu kota provinsi yang menuntut standar infrastruktur dan layanan publik lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. (csv)
