BAIT.ID – Kebijakan efisiensi anggaran kepada pemerintah daerah ternyata berimbas pada pemangkasan kegiatan di hotel hingga memukul industri jasa akomodasi di Kota Samarinda. Tak hanya menekan tingkat keterisian kamar (occupancy rate), lesunya bisnis perhotelan ini juga berdampak langsung pada merosotnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda pekan lalu.Helmi mengungkapkan, realisasi PAD dari sektor perhotelan dan restoran Samarinda hingga September 2026 baru mencapai sekitar Rp162 miliar. Capaian ini tercatat melandai jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
”Penurunan penerimaan ini berbanding lurus dengan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Sebagian besar kegiatan seremonial instansi untuk sementara ditunda atau ditiadakan, sehingga pemanfaatan fasilitas hotel menurun signifikan,” ujar Helmi.
Melihat kondisi tersebut, Helmi berharap Pemerintah Pusat dapat mengevaluasi serta memulihkan alokasi dana transfer ke daerah. Menurutnya, pemulihan dana transfer akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk kembali menggiatkan berbagai agenda kerja yang berpotensi memutar roda bisnis perhotelan.
Kendati demikian, DPRD Samarinda mengingatkan bahwa pelaku usaha perhotelan tidak bisa terus-menerus bergantung pada belanja kegiatan pemerintah.
Helmi mendorong PHRI Samarinda yang baru dilantik untuk mengambil langkah terobosan secara mandiri. Manajemen perhotelan diminta lebih agresif melakukan promosi dan menggaet pasar swasta serta wisatawan dari luar Kaltim. “PHRI harus lebih gencar mempromosikan potensi daerah dan layanan unggulannya. Sinergi antara pemulihan agenda pemerintah dan strategi pemasaran mandiri dari pengelola hotel adalah kunci utama agar target pendapatan sektor ini bisa rebound secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia pun berharap kepengurusan PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 dapat memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk merancang iklim pariwisata dan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang lebih tahan terhadap dinamika anggaran pemerintah. (csv)
