BAIT.ID – Pemprov Kaltim mengintensifkan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi sektor perkebunan dan kehutanan. Dalam Executive Meeting yang digelar di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengumpulkan jajaran pimpinan perusahaan dari dua sektor utama tersebut untuk mendorong nilai tambah komoditas di dalam daerah.
Dengan mengusung tema “Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan untuk Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, forum ini menjadi platform koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha guna menyatukan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah awal untuk memastikan hilirisasi betul-betul berjalan di Kaltim. Kami ingin agar produksi tidak berhenti di hulu, tapi juga menghasilkan nilai tambah di daerah,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah lokal, baik dari sisi industri pengolahan maupun keterlibatan masyarakat sekitar. Gubernur juga menekankan perlunya penyelarasan program CSR perusahaan dengan agenda prioritas daerah, seperti penguatan sektor pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pengendalian inflasi.
Lebih jauh, Rudy meminta agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam patuh terhadap regulasi, termasuk dalam aspek perpajakan, logistik, dan dukungan terhadap lembaga keuangan daerah seperti Bankaltimtara serta lembaga sosial seperti Baznas.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kaltim menjadikan wilayahnya sebagai superhub ekonomi hijau nasional, sekaligus penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). “Sektor perkebunan dan kehutanan adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan swasta, kami dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Rudy.
Forum ini turut dihadiri pejabat tinggi Pemprov Kaltim, pimpinan asosiasi industri, serta CEO perusahaan dari sektor kelapa sawit, kayu, dan produk turunan lainnya. Pemerintah berharap forum semacam ini dapat menjadi agenda rutin sebagai mekanisme komunikasi dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah. (csv)
