BAIT.ID – Eskalasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat dinilai memicu munculnya berbagai gerakan publik dan narasi kebebasan di daerah. Ketimpangan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran pusat yang dianggap mengabaikan kondisi daerah menjadi pemantik utama gejolak tersebut.
Hal itu diungkapkan Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. Pria yang akrab disapa Castro ini menegaskan bahwa ketegangan antara pusat dan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa respons kebijakan yang konkrit.
“Kegelisahan masyarakat memang menjadi akar dari berbagai gerakan publik di berbagai belahan dunia,” ujar Castro.
Ia mencontohkan indikator kekecewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai isu sektoral dan regional, mulai dari persoalan tenaga honorer serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Maluku, hingga dinamika ketimpangan di wilayah Aceh dan Papua.
Terkait maraknya narasi lokal seperti “Borneo Merdeka” atau “Borneo Raya” di Kalimantan Timur, Castro menilai fenomena tersebut harus dibaca sebagai simbol kritik tajam terhadap perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat.
“Ketika warga merasa tidak lagi memiliki wakil atau pelindung resmi yang memperjuangkan nasib mereka, secara alami masyarakat akan mengambil alih panggung dan menyampaikan sikap secara langsung,” tegasnya.
Meski demikian, Castro mengingatkan bahwa gerakan sipil kerap kali rentan dimanfaatkan untuk kepentingan panggung politik pragmatis. Kondisi ini berisiko mengaburkan arah perjuangan awal dan menjauhkan gerakan dari aspirasi masyarakat akar rumput.
Ia memprediksi tekanan sosial di daerah berpotensi terus meningkat jika pemerintah pusat tidak segera memperbaiki kondisi ekonomi serta memformulasi kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah. (csv)
