BAIT.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Senin 30 Maret 2026. Di hadapan legislatif, orang nomor satu di Samarinda tersebut membedah capaian fiskal serta fluktuasi indikator ekonomi makro sepanjang tahun lalu.
Dalam laporannya, Andi Harun mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah berada di angka Rp5,020 triliun atau sekitar 91,01 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,516 triliun. Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp1,138 triliun, sementara porsi terbesar masih bersumber dari pendapatan transfer senilai Rp3,867 triliun.
Dari sisi belanja, Pemkot Samarinda mencatat serapan sebesar 90,10 persen. Dari alokasi Rp5,800 triliun, total belanja yang terealisasi mencapai Rp5,226 triliun. “Belanja tersebut didominasi oleh belanja operasi dan belanja modal untuk menopang infrastruktur serta layanan publik,” ujar Andi Harun dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah tersebut.
Selain memaparkan postur APBD, Pemkot juga mencatatkan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Meskipun kondisi ekonomi global sedang penuh tekanan, ekonomi Samarinda tercatat tumbuh di angka 6,22 persen. Meski angka ini menunjukkan tren perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, Andi Harun mengklaim capaian ini masih menjadi yang tertinggi di Kaltim.
Indikator sosial juga menjadi sorotan dalam paripurna tersebut. Data Pemkot menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan yang cukup tajam, dari 4,30 persen menjadi 3,45 persen. Begitu pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menyusut ke angka 5,31 persen dari sebelumnya 5,75 persen.
“Ini hasil dari kombinasi program pengurangan beban masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda kini berada di angka 83,53, memosisikan ibu kota Kaltim ini di atas rata-rata nasional. Namun, di balik deretan angka positif tersebut, Andi Harun memberikan catatan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya sempurna.
Ia mengakui masih adanya celah kekurangan dalam implementasi program di lapangan. Pihaknya menyatakan bakal menjadikan poin-poin yang belum maksimal sebagai bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kualitas hidup warga ke depan.
“Kami tidak berpuas diri. Perbaikan berkelanjutan akan terus kami dorong agar Samarinda semakin layak huni,” tutupnya. (csv)
