BAIT.ID – Pemkot Samarinda bergerak memperketat pengawasan aktivitas pematangan lahan di wilayah Kota Tepian. Langkah tegas ini diambil dengan mengintegrasikan sistem pengawasan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke dalam aplikasi SIPPO milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Skema integrasi ini dirancang untuk menutup celah pelanggaran tata ruang, potensi bencana lingkungan, hingga praktik pengusulan izin yang mengabaikan kewajiban pajak daerah.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa seluruh proses pengawasan kini wajib dilakukan secara mutlak sejak awal sebelum dokumen perizinan diterbitkan. Lewat sistem yang terhubung, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menyisir langsung rekam jejak tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik pengembang maupun pemilik lahan.
“Dengan sistem yang terhubung, informasi terkait kewajiban pajak menjadi syarat pemeriksaan sebelum kegiatan pemanfaatan lahan mendapatkan izin,” tegas Saefuddin.
Ia menyoroti pentingnya komitmen lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pengawasan tidak berhenti sebatas formalitas administrasi di atas kertas. Konsistensi seluruh pihak dinilai kunci utama agar aturan tata ruang benar-benar terlaksana di lapangan.
Untuk menunjang kelancaran kebijakan ini, Saefuddin meminta jajaran perwakilan OPD yang terlibat terus mengawal pembahasan hingga tuntas guna mencegah simpang siur informasi dan disparitas keputusan.
“Tujuan utama kita memastikan seluruh aturan tata ruang berjalan efektif. Kita ingin memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus memangkas potensi sengketa hukum serta risiko bencana lingkungan di kemudian hari,” pungkasnya. (csv)
