BAIT.ID – Kelompok rentan di Kota Samarinda dinilai masih menghadapi hambatan struktural, ekonomi, dan sosial yang membatasi akses mereka terhadap layanan dasar hingga proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik RKPD Samarinda Tahun 2027 di kantor BAPPERIDA, pada Senin, 15 Juni 2026.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menyatakan bahwa identifikasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan—termasuk lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas—harus menjadi prioritas demi mewujudkan kesetaraan hak masyarakat. “Kelompok rentan merupakan persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Melalui forum ini, mereka diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan serta prioritas pembangunan yang benar-benar mereka butuhkan,” ujar Saefuddin saat membuka acara tersebut.
Menurut Saefuddin, tantangan nyata yang dihadapi di lapangan meliputi terbatasnya aksesibilitas ruang publik, kesenjangan ekonomi, serta kerentanan spesifik yang dialami oleh kelompok-kelompok tersebut.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda memaparkan sejumlah data makro berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 sebagai basis evaluasi pembangunan. Gini Ratio yang berada di angka 0,308. Angka Kemiskinan juga diklaim mengalami penurunan hingga 3,45 persen. Serta Indeks Ketimpangan Gender, tercatat di angka 0,384, yang mengindikasikan penyusutan celah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
Meski indikator makro menunjukkan tren perbaikan, Saefuddin menegaskan intervensi kebijakan tetap diperlukan untuk memperluas akses bagi warga yang belum tersentuh pembangunan.
Untuk mengatasi persoalan kesenjangan dan kantong kemiskinan, Pemkot Samarinda merancang tiga strategi utama dalam perencanaan ke depan. Peningkatan Pendapatan dengan mendorong pengembangan usaha mikro dan penciptaan lapangan kerja baru. Pengurangan Beban Pengeluaran melalui penyaluran bantuan sosial serta jaminan sosial yang lebih tepat sasaran. Penghapusan kantong kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penataan kawasan kumuh.
Selain ketiga strategi tersebut, program kerja tahun depan juga akan difokuskan pada penguatan pendidikan inklusif melalui UPTD Pusat Layanan Disabilitas, perluasan kuota kerja bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan fasilitas publik yang ramah aksesibilitas.
Pemkot Samarinda juga meminta komitmen lintas sektor, termasuk pelaku usaha dan akademisi, agar program pemberdayaan ini tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan terintegrasi secara berkelanjutan. (csv)
