BAIT.ID – Pemkot Samarinda resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Selasa 31 Maret 2026. Penyerahan ini menandai dimulainya fase audit eksternal terhadap penggunaan anggaran daerah selama satu tahun terakhir.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan optimisme pihaknya dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika terealisasi, capaian ini akan memperpanjang rekor Pemkot Samarinda yang telah mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut.
“Seluruh prinsip dan pedoman teknis dari BPK telah kami laksanakan secara konsisten. Dengan kepatuhan administrasi yang ada, kami optimistis raihan WTP dapat dipertahankan,” ujar Andi Harun usai menyerahkan dokumen di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim.
Proses penyerahan LKPD ini dilakukan serentak oleh seluruh kepala daerah di Kaltim. Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengingatkan agar pemerintah daerah proaktif dalam menyediakan dokumen pendukung selama masa pemeriksaan lapangan.
“Kerja sama seluruh jajaran OPD sangat krusial agar proses audit berjalan lancar. Opini yang diberikan nantinya murni berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan,” tegas Suharyanto.
Secara teknis, tim auditor BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci selama kurang lebih satu bulan ke depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadwalkan rampung pada kuartal kedua tahun ini.
“Estimasi hasil akan diumumkan pada akhir April atau awal Mei mendatang. Saat ini fokus kami adalah memastikan seluruh data yang dibutuhkan auditor tersedia dan valid,” pungkas Ananta. (csv)
