BAIT.ID – APBD Kaltim Tahun 2026 telah resmi disetujui dengan total nilai Rp 15,15 triliun. Meskipun menghadapi tantangan berupa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, Pemprov memastikan roda pembangunan tetap berputar dengan mengutamakan sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengakui bahwa proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 penuh dinamika dan penyesuaian. Secara keseluruhan, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 14,25 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dominan, yakni sebesar Rp 10,75 triliun.
“Dinamikanya cukup banyak penyesuaian karena pemotongan TKD. Saat kami menyusun RAPBD 2026, kami sudah merencanakan pembangunan dan mengarusutamakan visi misi kepala daerah,” jelas Yusliando dalam sebuah dialog di Stasiun TV lokal pada Selasa, 2 Desember 2025.
Pemprov Kaltim mengakui adanya tekanan signifikan akibat pemangkasan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini berimbas pada penundaan kegiatan yang dianggap non-prioritas dan penyesuaian di beberapa sektor. Namun, pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dipastikan tidak terganggu dan tetap menjadi tumpuan utama anggaran.
Yusliando menegaskan bahwa fokus pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan pada empat pilar utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. Ia juga menjamin bahwa program-program strategis serta janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk program Gratispol yang sudah berjalan, tidak akan dikurangi dan tetap selaras dengan prioritas tersebut.
“Pada prinsipnya, pelayanan dasar tetap dilakukan Pemda. Prioritas 2026 ya tadi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. Kita tetap bisa dikatakan berjalan seperti biasa meski ada penyesuaian,” tambahnya.
Menanggapi keputusan ini, Kemal Sandi, Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), menyoroti aspek perencanaan yang krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. “Saya ingin highlight pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari perencanaannya,” kata Kemal Sandi.
Kemal menekankan bahwa kondisi adanya efisiensi anggaran seperti saat ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis yang mendalam. Tujuannya adalah untuk memetakan secara cermat mana kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas mutlak dan mana yang masih bisa dilakukan penyesuaian atau penundaan. (csv)
