BAIT.ID – Program Gratispol milik Pemprov Kaltim berada dalam sorotan tajam. Bukan karena prestasinya, melainkan karena lambannya respons admin dalam menanggapi aduan mahasiswa. Media sosial resmi program ini dibanjiri komentar miring dari para peserta yang merasa pertanyaan mereka dibiarkan menggantung selama berhari-hari tanpa kepastian.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni akhirnya angkat bicara. Ia mengakui adanya kekurangan dalam sistem pelayanan yang saat ini berjalan.
Sri membeberkan bahwa akar masalahnya terletak pada ketimpangan jumlah personel. Saat ini, segelintir admin dipaksa mengelola ratusan ribu mahasiswa penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. “Tugas mereka pun tidak sederhana. Selain harus menjadi “customer service”, para admin ini juga dibebani tanggung jawab teknis,” ujar Sri.
Mulai dari verifikasi data untuk memastikan dokumen mahasiswa valid. Kemudian data itu juga mesti divalidasi, untuk menjamin bantuan tidak salah sasaran. Baru kemudin data diinput ke penerima bantuan yang masif.
“Bebannya cukup besar. Selain menjawab pertanyaan, admin juga harus memproses data secara teliti. Itulah mengapa respons di media sosial atau kanal pengaduan seringkali lambat,” urainya.
Meski mengakui layanan saat ini belum maksimal, pemerintah tampak masih terbentur masalah klasik: anggaran. Sri tidak menampik bahwa keterbatasan dana menjadi alasan mengapa jumlah tenaga admin tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Namun, ia menjanjikan adanya perubahan dalam waktu dekat. Koordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah dilakukan untuk membedah ulang sistem pengelolaan layanan. “Ke depan, jumlah admin akan ditambah dan sistemnya dibenahi. Prioritas kami adalah memastikan seluruh mahasiswa sasaran program ini terlayani dengan baik,” tegasnya. (csv)
