DPRD Kaltim Desak Investigasi Menyeluruh Kasus Keracunan Program MBG di PPU

Sabtu, 14 Februari 2026
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba

BAIT.ID – DPRD Kaltim bereaksi keras atas insiden keracunan massal yang menimpa 25 siswa di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Para siswa tersebut harus dilarikan ke puskesmas setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat investigasi kasus ini. Meski saat ini tengah berada di luar daerah, ia memastikan bahwa penelusuran sumber keracunan harus dilakukan secara menyeluruh oleh tim kesehatan dan pihak terkait.

Baca juga  Borneo FC Miliki Rekor Menawan, Tapi Target Tetap Juara

“Jika benar keracunan tersebut akibat makan siang sekolah, tim kesehatan harus segera memeriksa sampel makanannya. Kita perlu melihat secara detail asal-muasal makanan tersebut,” ujar H. Baba saat dikonfirmasi, Jumat 13 Februari 2026.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya menelusuri rantai pasok makanan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian oleh pihak ketiga. Menurutnya, kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur kelalaian sangat krusial agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga  Kebuntuan Pokir Kaltim: DPRD Bersikukuh pada Hasil Pansus, TAPD Minta Perampingan

“Jika terbukti sumbernya dari penyedia jasa (katering), maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Kami akan tinjau sejauh mana tingkat kelalaiannya, apakah dari pelaksana MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” tegasnya.

Lebih lanjut, Baba menyatakan tidak akan segan mendorong sanksi berat bagi pihak pelaksana jika ditemukan bukti kelalaian yang fatal. “Kalau memang terbukti ada kelalaian, kami minta izin operasionalnya dicabut. Namun, kita tetap harus menunggu hasil penelusuran resmi,” imbuhnya.

Baca juga  Penyertaan Modal ke BUMD Tunggu Direksi Baru Terpilih

Evaluasi Pekan DepanSelain pengawasan dari legislatif, aparat kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pelanggaran hukum.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Kaltim berencana memanggil pihak-pihak terkait pada awal pekan depan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan detail mengenai kronologi kejadian, memastikan penanganan medis para korban optimal, serta mengevaluasi SOP pelaksanaan program MBG di lapangan agar berjalan sesuai prosedur keamanan pangan. (csv)

Bagikan