BAIT.ID – Pemkot Samarinda kini tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Data terbaru menunjukkan grafik inflasi di ibu kota Kaltim ini mulai merangkak naik, dipicu oleh kombinasi kenaikan tarif energi dan fluktuasi harga komoditas pangan.
Berdasarkan laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) Februari 2026, inflasi Samarinda menyentuh angka 0,56 persen (mtm) atau menembus 5,29 persen (y-on-y). Angka ini tergolong tinggi, mengingat kelompok pengeluaran rumah tangga, khususnya tarif listrik, mencatat lonjakan drastis sebesar 15,04 persen secara tahunan.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa 3 Maret 2026 lalu menyoroti volatilitas harga di sektor hortikultura yang mulai menekan kantong konsumen. “Stok harus cukup dan distribusi harus lancar. Kita tidak boleh lengah karena stabilitas harga adalah kunci menjaga daya beli masyarakat,” tegas Saefuddin.
Beberapa komoditas per akhir Februari 2026 juga dilaporkan merangkak naik. Seperti Cabai Rawit yang meroket di angka Rp85.000 per kilogram. Sementara Cabai Merah dan Keriting bertahan di kisaran Rp51.000 – Rp51.500 per kilo. Bawang Merah juga stabil di Rp40.800 per kilo.
Menanggapi risiko kelangkaan, Perum Bulog Samarinda memastikan cadangan pangan masih dalam zona aman hingga Idulfitri. Saat ini tersedia 7.900 ton beras medium dan 296 ton beras premium. Untuk sektor komoditas cair, tiga kontainer minyak goreng dijadwalkan tiba pekan depan guna memperkuat pasokan yang saat ini tersisa 36.672 liter.
Dari sisi kebijakan teknis, Pemkot Samarinda menyiapkan serangkaian instrumen. Mulai dari Operasi Pasar dengan penyelenggaraan pasar murah yang telah berjalan sejak Februari hingga 17 Maret mendatang. Sidak Pasar juga bakal dijadwalkan lebih rutin di Maret ini, untuk memantau rantai distribusi dan mencegah praktik penimbunan. Efisiensi logistik juga diminta dijalankan oleh Dinas Perhubungan dengan mempercepat realisasi subsidi BBM angkutan barang dan mengkaji subsidi tiket pesawat untuk meredam inflasi dari sektor transportasi.
Selain intervensi harga, pemerintah juga menyoroti hambatan logistik lokal seperti keberadaan pasar tumpah dan parkir liar di badan jalan. Secara ekonomi, kemacetan pada jalur distribusi barang meningkatkan biaya logistik yang ujungnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga retail.
Dengan inflasi tahunan yang berada di level 5,29 persen, sinergi antara TPID Samarinda dengan daerah penyuplai di luar Kaltim menjadi krusial untuk memastikan aliran pasokan tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan musiman. (csv)
