BAIT.ID – Insiden berulang ditabraknya pilar Jembatan Mahakam oleh tongkang kembali memicu kritik tajam. Kejadian terbaru pada 8 Maret 2026 lalu, yang merusak fasilitas fender (pengaman) yang baru saja diperbaiki, dinilai sebagai bukti nyata lemahnya manajemen lalu lintas sungai dan minimnya evaluasi sistematis dari otoritas terkait.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Khairil Anwar, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena yang seolah menjadi agenda rutin tersebut. Menurutnya, penanganan selama ini hanya menyentuh permukaan tanpa menyelesaikan akar masalah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul ini menekankan pendekatan pemerintah yang hanya berfokus pada ganti rugi kerusakan fisik adalah langkah yang keliru. Ia menilai ada ancaman jangka panjang yang jauh lebih besar bagi infrastruktur vital Kaltim tersebut.
“Begitu ditabrak, yang dihitung hanya biaya perbaikan. Padahal, setiap benturan berdampak pada umur teknis bangunan. Jembatan ini dirancang untuk puluhan tahun, tapi jika terus-menerus dihantam beban ribuan ton, kekuatannya pasti merosot lebih cepat,” tegas pria yang akrab disapa Cody ini saat diwawancarai, Rabu 11 Maret 2026.
Selain faktor keamanan, dampak ekonomi akibat penutupan jembatan untuk pemeriksaan teknis seringkali luput dari perhitungan. Khairil menyebut antrean panjang truk logistik dan terhambatnya mobilitas warga menciptakan kerugian berantai yang tidak pernah masuk dalam skema ganti rugi perusahaan pemilik tongkang.
“Jembatan Mahakam adalah urat nadi logistik. Ketika akses terganggu, distribusi barang terhambat. Kerugian ekonomi publik seperti ini seharusnya menjadi variabel yang dipertimbangkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan yang dialami daerah. Kaltim dinilai hanya menjadi penonton sekaligus penanggung risiko dari masifnya aktivitas pengangkutan sumber daya alam, khususnya batu bara, yang melintasi Sungai Mahakam.
“Batu bara lewat di sungai kita, tapi nyaris tidak ada pendapatan langsung bagi daerah saat komoditas itu sudah menyentuh air. Yang tersisa bagi Kaltim justru risiko lingkungan, pencemaran, hingga kecelakaan infrastruktur seperti ini,” ujar Khairil.
Sebagai solusi, Khairil mendesak adanya sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyarankan agar Pemprov dilibatkan secara aktif dalam mengatur teknis lalu lintas sungai, bukan sekadar menjadi penonton saat terjadi insiden.
Beberapa poin yang menurutnya harus jadi perhatian serius adalah pengaturan jadwal melintas yang harus sinkron untuk menghindari kepadatan di bawah jembatan. Penyediaan Titik Labuh (Parking Point) dengan menentukan area tunggu yang aman sebelum kapal diizinkan melintasi kolong jembatan.
Pengawasan ketat juga diminta agar aturan terkait penggunaan kapal pemandu (assist tug) yang lebih disiplin. “Dengan manajemen lalu lintas yang terpadu dan sistematis, potensi kecelakaan bisa diminimalisir. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan infrastruktur vital dipertaruhkan setiap hari,” pungkasnya. (csv)
