BAIT.ID – Dinamika politik di Parlemen DPRD Kaltim mengalami pergeseran pasca Partai Amanat Nasional (PAN) secara mengejutkan mengubah arah kompas politiknya. Partai berlambang matahari putih tersebut memilih menarik diri dari barisan pendukung pengguliran Hak Angket terhadap kebijakan Pemprov Kaltim.
Sikap politik terbaru PAN ini terkonfirmasi dalam Rapat Paripurna Usulan Hak Angket yang digelar pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam agenda krusial tersebut, seluruh legislator asal PAN kompak absen, yang berujung pada penundaan rapat akibat tidak terpenuhinya syarat kuorum.
Penasihat Fraksi Gabungan PAN-NasDem DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa manuver ini bukanlah keputusan impulsif, melainkan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. “Pengurus pusat menginstruksikan kami untuk melakukan peninjauan ulang yang mendalam terhadap aspek-aspek mendasar pengusulan hak angket. Kami menilai pengaktifan hak konstitusional ini tidak bisa hanya didasari oleh asumsi politik atau desakan publik semata,” ujar Darlis saat dikonfirmasi.
Darlis menambahkan, berdasarkan hasil telaah internal terhadap sejumlah dokumen relevan, PAN menilai urgensi pengaktifan hak angket belum terpenuhi. Ia juga menggarisbawahi bahwa aksi boikot atau ketidakhadiran kader PAN dalam rapat paripurna merupakan bentuk kepatuhan terhadap garis komando partai, bukan sikap personal anggota dewan.
Perubahan sikap PAN ini secara otomatis memicu keretakan suara di internal Fraksi Gabungan PAN-NasDem. Kendati demikian, Darlis menyatakan bahwa PAN tetap menghormati kedaulatan politik Partai NasDem yang memilih jalan berbeda dalam menyikapi hak angket ini. “Kami tidak mengintervensi atau menghalangi sikap politik rekan-rekan dari NasDem. Ini adalah realitas dinamika kelompok di parlemen,” imbuhnya.
Menyikapi gelombang desakan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menuntut transparansi Pemprov Kaltim melalui hak angket, PAN mengaku siap memberikan klarifikasi terbuka. Partai pimpinan Zulkifli Hasan ini berharap publik dapat melihat keputusan mereka sebagai pilihan rasional yang memiliki landasan argumentasi kuat.
“Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat yang mendorong hak angket. Namun, kami juga berharap publik dan fraksi lain dapat menghormati temuan serta argumentasi hukum yang menjadi dasar sikap politik kami saat ini. Perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dalam alam demokrasi,” pungas Darlis.
Akibat dinamika ini, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim dijadwalkan akan menyusun ulang jadwal rapat paripurna guna menentukan nasib pengguliran Hak Angket yang kini berada di ujung tanduk. (csv)
