BAIT.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memproyeksikan kebutuhan anggaran tahun 2027 membengkak hingga Rp2,3 triliun. Lonjakan ini dipicu tingginya beban pembiayaan program unggulan Gratispol serta kebutuhan mendesak pembangunan fasilitas fisik sekolah di berbagai wilayah Bumi Etam.
Dengan estimasi APBD Kaltim 2027 sebesar Rp12,1 triliun, alokasi tersebut memang masih memenuhi amanat konstitusi (mandatory spending) sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan. Namun, besarnya kebutuhan ini berpotensi makin menyempitkan ruang gerak fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengungkapkan bahwa porsi anggaran tahun depan masih didominasi pendanaan program Gratispol, khususnya penyediaan seragam gratis bagi siswa SMA/SMK, di samping pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB). ”Fokus kami tetap pada program Gratispol dan penambahan RKB maupun USB. Tapi seluruh Rencana Kerja ini belum final dan masih dalam tahap pembahasan internal,” ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Senin 27 Juli 2026 siang.
Rahmat menjelaskan, rencana ekspansi fisik seperti penambahan sekolah dan ruang kelas didasarkan pada rasio ketimpangan antara daya tampung sekolah dan jumlah siswa. Wilayah dengan defisit daya tampung yang menonjol menjadi prioritas utama. ”Perencanaannya mengacu pada jumlah murid. Jika di suatu wilayah daya tampung tidak memadai, otomatis akan kami tambah. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU),” terangnya.
Guna menyiasati keterbatasan fiskal daerah, Disdikbud Kaltim juga berupaya menarik pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN, khususnya untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah di daerah. Menurut Rahmat, beberapa proyek perbaikan bangunan sekolah di Kutai Kartanegara dan PPU telah disokong anggaran pusat.
Meski demikian, efisiensi tetap menjadi opsi mutlak. Seluruh porsi program kerja Disdikbud akan disaring ketat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan skala prioritas. “Kami akan terus berkoordinasi dengan TAPD, Bappeda, dan BPKAD untuk mengevaluasi kegiatan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang bisa ditunda. Angka dan program yang ada saat ini masih berupa draf awal untuk kerja tahun depan,” pungkasnya. (csv)
