BAIT.ID – Komisi IV DPRD Kaltim menemukan selisih perencanaan anggaran pendidikan yang cukup signifikan mencapai Rp400 miliar antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Dewan mendesak pihak eksekutif segera menyelaraskan angka tersebut agar tidak mengganggu program-program prioritas pendidikan pada 2027.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa TAPD mematok alokasi belanja pendidikan sebesar Rp1,8 triliun. Namun, Disdikbud Kaltim menyusun perencanaan kebutuhan anggaran hingga Rp2,2 triliun. “Ada selisih Rp400 miliar, angka yang lumayan besar. Masalah ini harus segera dipastikan,” tegas Syarkowi seusai rapat kerja bersama Disdikbud Kaltim, Senin, 27 Juli 2026.
Syarkowi menekankan pentingnya kepastian angka sejak awal. Menurutnya, jika penyesuaian atau pemotongan anggaran sebesar ratusan miliar rupiah dilakukan mendadak menjelang akhir pembahasan, hal itu berisiko mengacaukan program yang telah dirancang.
Selain masalah selisih anggaran, Komisi IV juga mendesak Disdikbud Kaltim memprioritaskan penyelesaian proyek pembangunan sejumlah SMA dan SMK. Beberapa proyek gedung sekolah tersebut tercatat belum tuntas meski telah dialokasikan dalam APBD 2024 dan 2025. “Beberapa proyek pembangunan SMA dan SMK masih mangkrak, ini dikhawatirkan mengganggu pelayanan pendidikan masyarakat,” lanjutnya.
Terkait alokasi APBD Perubahan 2026, Komisi IV menyarankan agar fokus pekerjaan fisik dialihkan pada rehabilitasi skala kecil guna mengantisipasi risiko keterlambatan pengerjaan. Sementara untuk pembangunan gedung baru, dewan merekomendasikan agar dianggarkan secara penuh pada APBD Murni 2027. (csv)
