BAIT.ID — Pemadaman listrik bergulir yang tak kunjung usai di Kaltim memantik kekecewaan mendalam dari parlemen daerah. DPRD Kaltim menilai klaim gangguan teknis dan pemeliharaan pembangkit yang terus didengungkan PT PLN (Persero) sudah tidak relevan dan terkesan menutup-nutupi persoalan mendasar.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyentil keras kualitas penanganan dari jajaran manajemen PLN. Menurutnya, publik berhak mendapatkan penjelasan yang jauh lebih masuk akal ketimbang alasan rutin yang diulang-ulang setiap kali listrik padam.
“PLN itu diisi orang-orang berpengalaman dan berpendidikan di bidangnya. Masa perbaikan tidak selesai-selesai? Secara logika saja ini tidak masuk akal,” tegas Samsun, Senin, 16 September 2026.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, gangguan pada pembangkit memang wajar terjadi. Namun, jika pemadaman berlangsung berlarut-larut dan berulang dalam rentang waktu singkat, ada indikasi kuat bahwa persoalan utamanya bukan sekadar kerusakan mesin.Samsun menduga ada kendala sistemik pada rantai pasok energi primer, khususnya pasokan batu bara yang menopang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Kaltim.
”Apakah mungkin ada masalah pada pasokan batu bara untuk pembangkit? Dugaan ini memang perlu dibuktikan, tetapi yang jelas, alasan perbaikan jaringan sudah tidak bisa diterima lagi,” ujarnya.
Ia pun mendesak direksi PLN di Kaltim untuk menghentikan retorika dan mulai bersikap transparan kepada masyarakat. Publik, kata Samsun, adalah pelanggan yang membayar kewajibannya dan berhak tahu kondisi riil di lapangan.
”PLN itu perusahaan milik rakyat, jujur saja sama rakyat. Toh rakyat juga bayar. Ungkap saja masalah sebenarnya agar publik paham apa yang sedang terjadi,” pungkasnya. (csv)
