BAIT.ID – Bencana ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang 2026 ternyata memiliki dampak yang lebih luas. Berdasarkan riset terbaru Center of Economic and Laws Studies (CELIOS) bertajuk “Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi”, kerugian ekonomi dan kesehatan kumulatif yang ditanggung negara dan masyarakat tahun ini diperkirakan menembus angka fantastis, yakni antara Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.
Angka kerugian tersebut setara dengan membebani perekonomian nasional secara masif, di mana sektor kehutanan dan penebangan kayu menjadi episentrum kerugian dengan porsi mencapai 77 persen, disusul tekanan berat pada sektor industri pengolahan.
CELIOS menegaskan bahwa kerugian karhutla sudah berada di level krisis struktural yang mengancam stabilitas fiskal daerah dan kesejahteraan publik. “Karhutla bukan lagi sekadar bencana musiman atau urusan asap yang bisa diselesaikan dengan pemadaman api di lapangan. Ini adalah krisis ekonomi nasional yang menggerus hingga 2,69 persen PDB kita, sekaligus merampok hak kesehatan masyarakat,” tulis CELIOS dalam rilis kajian tersebut.
Dalam laporannya, CELIOS memetakan kerugian ke dalam dua pilar utama: destruksi aset ekonomi makro dan beban krisis kesehatan masyarakat.Dari sisi ekonomi, hilangnya aset fisik dan terganggunya rantai pasok aktivitas bisnis merugikan hingga Rp340,38 triliun. Dampak ikutan ini bahkan merembes ke sektor fiskal daerah dengan menggerus potensi penerimaan pajak hingga Rp4,06 triliun.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, beban yang dipikul warga akibat paparan asap pekat sangat signifikan. Biaya medis langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat menyedot anggaran hingga Rp19,20 triliun. Angka ini bahkan bisa melonjak drastis hingga Rp224,65 triliun jika memperhitungkan seluruh warga yang mengalami gejala ISPA namun belum tercatat dalam diagnosis klinis formal.
“Biaya kesehatan yang membengkak hingga ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa beban eksternalitas negatif dari karhutla ini ditanggung langsung rakyat dan kas negara, sementara korporasi penyebabnya kerap lepas tangan,” tegas CELIOS.
Menghadapi skala kerusakan yang masif, CELIOS merumuskan lima rekomendasi strategis dan mendesak kepada pemerintah serta otoritas terkait untuk memutus rantai impunitas korporasi pembakar hutan. Pertama soal jaminan keselamatan kelompok rentan. Pemerintah harusnya menyiapkan untuk segera membangun posko pengungsian yang aman dan menjamin evakuasi medis darurat bagi kelompok rentan tanpa pengecualian.
Kemudian seluruh izin usaha di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersinggungan dengan wilayah karhutla harus dievaluasi secara berkala. Negara juga didesak menggelar audit investigatif terhadap perusahaan di wilayah terbakar. Temuan pelanggaran harus berujung pada sanksi pencabutan izin, dengan hasil audit yang wajib dibuka transparan ke publik guna menutup ruang intervensi politik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan diminta menjatuhkan hukuman finansial tegas—memasukkan korporasi terafiliasi ke daftar hitam (blacklist) penerima kredit modal kerja dan investasi, serta mencabut seluruh fasilitas asuransi mereka.
Terakhir penguatan kerangka The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk mempercepat pertukaran data kepemilikan korporasi dan menerapkan sanksi pidana lintas negara bagi pelaku kejahatan ekologis.
CELIOS mengingatkan bahwa tanpa ketegasan penegakan hukum administratif dan finansial, kerugian ratusan triliun rupiah ini akan terus berulang setiap siklus kemarau, mengorbankan masa depan fiskal dan kesehatan generasi mendatang. (csv)
