BAIT.ID – Rencana pembangunan tiga Sekolah Rakyat di Kaltim hingga kini masih menggantung. Pemerintah Provinsi Kaltim belum bisa mengeksekusi proyek fasilitas pendidikan tersebut lantaran masih menanti kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Tiga daerah yang diproyeksikan menerima fasilitas ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Seluruhnya terdaftar dalam usulan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3B.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Jaya Mualimin, mengakui jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) belum bisa dipastikan meski pemerintah daerah telah merampungkan sejumlah persiapan teknis. “Kami masih menunggu keputusan ketersediaan anggaran dari kementerian terkait. Jika pendanaannya sudah ada kepastian, peletakan batu pertama baru bisa ditargetkan pada Desember mendatang,” ujar Jaya, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Kesiapan di masing-masing daerah tercatat berbeda. Di Bontang, Pemprov Kaltim telah menyediakan lahan seluas 8,7 hektare yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.000 peserta didik. Sementara di Kukar, proyek masih terkendala penyelesaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kelengkapan administrasi lainnya.
Jaya menambahkan, ketergantungan pada anggaran pusat ini menjadi faktor penentu apakah pembangunan fisik di tiga wilayah tersebut bisa dimulai sebelum memasuki tahun 2027.
Sembari menanti sinyal hijau dari pusat, Dinsos Kaltim mulai mendata kebutuhan calon siswa dan ketersediaan tenaga pendidik agar operasional sekolah siap begitu bangunan fisik rampung.
Sebagai informasi, program Sekolah Rakyat di Kaltim saat ini baru berjalan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Palaran, Samarinda. Sekolah tersebut mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 dengan menampung 270 siswa—terdiri dari masing-masing 90 murid pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
Sekolah Rakyat di Palaran sendiri sejatinya didesain memiliki daya tampung hingga 1.080 siswa, dengan rencana perluasan ruang belajar secara bertahap di tahun-tahun mendatang. (csv)
