BAIT.ID — Penertiban kawasan hutan dari aktivitas pertambangan ilegal oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terancam sekadar angin lalu. Maka langkah ini wajib dibarengi dengan transparansi total dan kewajiban pemulihan lingkungan. Apalagi posisi penegakan hukum kini diuji usai Satgas PKH membidik gurita bisnis pengusaha (AK), sosok yang dijuluki media internasional Bloomberg sebagai “Indonesia’s Nickel King”.
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai langkah Satgas PKH menertibkan jaringan perusahaan AK yang menguasai kawasan hutan secara ilegal, termasuk komoditas nikel di berbagai sentra produksi, harus dikawal ketat. Pasalnya, hingga kini Satgas belum kunjung mengumumkan daftar rinci perusahaan, titik koordinat, luas wilayah, maupun detail pelanggarannya kepada publik.
Pengusahaan nikel ilegal oleh jaringan tersebut disinyalir telah merambah kawasan hutan lindung, salah satunya di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang melibatkan entitas PT Dua Delapan Resources dan PT Tonia Mitra Sejahtera. Kajian organisasi masyarakat sipil Satya Bumi bahkan menemukan indikasi keterlibatan Politically Exposed Persons (PEPs), mulai dari keluarga pejabat daerah hingga purnawirawan jenderal kepolisian.
Peneliti PWYP Indonesia, Adzkia Farirahman (Azil), menggarisbawahi bahwa skema penertiban saat ini rentan terjebak pada logika komersial semata. Menurutnya, penarikan sanksi administratif dan pengambilalihan konsesi berisiko hanya memindahkan pemanfaatan lahan ke pihak lain tanpa pernah memulihkan kerusakan ekologis.
“Persoalan utamanya adalah tidak adanya keterkaitan yang jelas antara penerimaan denda dan pembiayaan pemulihan lingkungan. PNBP dari denda administratif berpotensi menguap menjadi penerimaan umum negara karena tidak menyediakan mekanisme penandaan khusus (earmarking) yang mengikat penggunaan dana pada lokasi dan rencana pemulihan tertentu. Pemerintah perlu mengunci dana ini melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar dana sanksi benar-benar mengucur untuk rehabilitasi ekosistem yang rusak,” tegas Azil.
Azil menambahkan, skema perhitungan denda administratif yang diatur dalam aturan perundang-undangan sektor kehutanan harus merefleksikan kerugian lingkungan yang nyata. “Formula denda perlu direformasi total, perhitungannya wajib mempertimbangkan tipologi dan nilai ekologis kawasan, tingkat kerentanan, serta total biaya pemulihan sesuai prinsip polluter pays (pencemar yang membayar),” lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menolak keras jika penertiban ini berujung pada alih kelola kawasan hutan ke BUMN untuk kembali dieksploitasi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun pencukupan pasokan mineral kritis. “Setiap tindakan penguasaan kembali harus berorientasi mutlak pada pemulihan ekologis, bukan sekadar pengambilalihan aset atau alih kelola konsesi ke BUMN. Jangan sampai penertiban ini hanya mengganti pihak yang menguasai kawasan,” ujar Aryanto.
Merespons potensi penyimpangan dan perlindungan terhadap oligarki, Koalisi PWYP Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan resmi kepada pemerintah. Pertama soal transparansi verifikasi dengan membuka secara berkala daftar perusahaan, pemilik manfaat (beneficial ownership), lokasi, luas kawasan, serta nilai denda yang ditagih. Penegakan hukum berkelanjutan, tindak tegas seluruh mata rantai, mulai dari backer, pejabat pemberi izin, hingga industri pengolahan (smelter) yang menampung bijih nikel ilegal dengan menelusuri aliran dana (follow the money).
Selanjutnya merevisi mekanisme penguasaan lahan. Seperti menghentikan alih kelola kawasan ke BUMN sebelum kewajiban pemulihan ekologis dipenuhi dan diverifikasi secara independen. Moratorium Izin juga perlu diterapkan termasuk pada operasi tambang baru di kawasan yang sedang ditertibkan tanpa pengecualian PSN.
Rehabilitasi Hutan dengan menetapkan kawasan hasil penertiban sebagai kawasan hutan yang wajib direhabilitasi dengan melibatkan masyarakat lokal. Earmarking Dana PNBP, mengunci PNBP dari denda sanksi kehutanan di Kementerian Keuangan khusus untuk alokasi pemulihan lingkungan melalui BPDLH. Reformasi Formula Sanksi, perbaiki formula perhitungan denda berbasis prinsip polluter pays sesuai kerugian ekosistem nyata. (csv)
