BAIT.ID – Proyek Pintu Air di Sungai Karang Mumus mulai jadi perhatian serius DPRD Samarinda. Desakan muncul dari Komisi III DPRD Samarinda yang mendorong agar rencana tersebut jangan diabaikan begitu saja. Mengingat fenomena banjir rob kerap melumpuhkan pusat ekonomi kota dan bisa berujung merusak iklim investasi di Ibu Kota Kaltim tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menegaskan bahwa luapan pasang surut Sungai Mahakam bukan lagi sekadar persoalan genangan biasa, melainkan ancaman nyata bagi pusat bisnis utama Samarinda. Sebab beberapa kawasan yang ramai pusat bisnis kerap terendam saat banjir rob menerjang. “Air pasang masuk dari arah hilir Sungai Karang Mumus (SKM), di sana terdapat pusat perbelanjaan, hotel, dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Romadhony.
Ia menilai kawasan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota menjadi wilayah yang paling ringkih setiap kali fase bulan purnama tiba. Dampaknya bahkan meluas ke jantung kota dan diyakini dapat menghambat roda usaha jika pemerintah kota terus mengulur waktu penanganan.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, rencana pembangunan pintu air di kawasan Selili sebenarnya sudah matang secara teknis. Infrastruktur di hilir SKM tersebut dirancang sebagai benteng utama untuk mengontrol debit air pasang Mahakam agar tidak merangsek ke area perkotaan.
Namun, kunci keberhasilannya kini berada di tangan eksekutif untuk mempercepat eksekusi fisik di lapangan. “Pembangunan pintu air menjadi salah satu solusi yang telah direncanakan pemerintah kota. Kami di legislatif berharap proyek itu dapat segera diwujudkan di kawasan hilir Sungai Karang Mumus, tepatnya di Selili,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) I tersebut.
Guna memastikan proyek ini tidak mengendap di atas kertas, seluruh legislator Dapil I menyatakan siap mengawal ketat skema penganggarannya. Komisi III menantang Pemkot Samarinda untuk segera menentukan formula pembiayaan yang paling presisi, baik mengandalkan APBD Kota maupun mendorong intervensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami pada dasarnya mendukung penuh pembangunan pintu air ini. Langkah selanjutnya, tinggal memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota, termasuk menentukan skema pembiayaannya, apakah murni melalui APBD Kota atau perlu intervensi dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” pungkas Romadhony. (csv)
