BAIT.ID – DPRD Kaltim mendesak Pemprov untuk segera mengevaluasi tiga persoalan krusial dalam pelaksanaan APBD 2025. Mulai dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), serta sengkarut penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), predikat tersebut tidak boleh membuat pemerintah menutup mata dari rapor merah pengelolaan anggaran.
”Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan optimalisasi PAD dan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal,” ujar Afif dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin 15 Juni 2026.
Berdasarkan catatan Fraksi Gerindra, realisasi PAD Kaltim pada tahun 2025 hanya menyentuh angka 91,7 persen dari target yang ditetapkan. Penurunan ini bahkan telah menjadi tren negatif selama tiga tahun terakhir. Menurut Afif, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kaltim belum optimal dalam menggali dan memperkuat sumber-sumber pendapatan baru yang potensial untuk kas daerah.
Selain sektor pendapatan, Gerindra juga menyoroti lemahnya perencanaan belanja daerah. Hal ini berkaca pada besarnya angka Silpa tahun anggaran 2025 yang menembus Rp961 miliar. Anggaran jumbo yang tidak terserap itu dinilai merugikan masyarakat karena mandeknya program pembangunan.
”Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” lanjutnya.
Rapor evaluasi Pemprov Kaltim semakin panjang dengan mencuatnya persoalan di sektor pendidikan. Gerindra mendesak adanya investigasi dan evaluasi total terhadap program Beasiswa Gratispol akibat ditemukannya kasus penerima ganda. Masalah ini dikhawatirkan memicu ketidakadilan sosial bagi siswa lain yang lebih membutuhkan.
Tak hanya beasiswa, pemerataan bantuan perlengkapan sekolah di lapangan juga dinilai masih compang-camping dan jauh dari asas keadilan. ”Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa, termasuk temuan penerima ganda serta pemerataan bantuan perlengkapan sekolah agar tepat sasaran,” tegas Afif. (csv)
