DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Utang Baru di Tengah Sengkarut Anggaran Porprov 2026

Senin, 20 Juli 2026
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahroni Pasie

BAIT.ID – Skema pembiayaan kontingen Samarinda untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 di Kabupaten Paser diminta untuk ditimbang dengan matang. Mengingat pemerintah kota juga sedang memiliki utang atas kegiatan fisik tahun lalu sebesar Rp400 miliar. Jangan sampai kebutuhan atlet ini justru memicu timbulnya utang baru. ​

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie menyatakan, alokasi anggaran Porprov direncanakan masuk dalam APBD Perubahan 2026. Namun, ia mengakui mekanisme ini rentan memicu kendala taktis di lapangan akibat sempitnya waktu pencairan menjelang pelaksanaan yang dijadwalkan pada November mendatang.

Baca juga  Atasi Masalah Sampah, Samarinda Resmi Mulai Proyek PSEL

​”Tidak bisa langsung terealisasi tepat pada hari H. Sementara di awal, ada kebutuhan mendesak yang memerlukan dana cepat, seperti pemesanan akomodasi atlet dan persiapan logistik lainnya,” kata Novan saat dikonfirmasi, Sabtu 18 Juli 2026 lalu.​

Untuk mengatasi kendala tersebut, legislatif berencana memanggil Pemerintah Kota Samarinda guna merumuskan formulasi kebijakan yang tepat tanpa menabrak asas akuntabilitas.​

Baca juga  Perda Penyelenggaraan Pendidikan Tak Bisa Atur Program Gratispol

Mengenai besaran dana, Komisi IV sejauh ini menerima informasi awal terkait usulan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Samarinda yang berkisar di angka Rp10 miliar lebih. Kendati demikian, Novan menyebut angka itu belum masuk secara resmi ke meja legislatif dan wajib disesuaikan dengan kondisi riil kas daerah.​

“Kondisi fiskal saat ini masih dinamis. Karena itu, usulan ini harus dibicarakan secara matang lagi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelas politikus Golkar tersebut.​

Baca juga  Tempel Ketat Persib di Puncak, Koldo Obieta Minta Borneo FC Tak Perlu Pusingkan Hasil Rival

Novan mewanti-wanti agar ambisi prestasi di Porprov tidak sampai menyisakan beban keuangan yang terseret ke tahun anggaran 2027. Terlebih, saat ini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda masih harus menyelesaikan dibilasnya sisa utang masa lalu yang totalnya mencapai Rp400 miliar.

​”Kami harus menjaga keseimbangan fiskal dengan baik. Jangan sampai kecerobohan dalam belanja tahun ini justru melahirkan utang baru yang harus dibayar lagi di tahun depan,” ujar Novan. (csv)

Bagikan