BAIT.ID – Pemprov Kaltim harus memutar otak demi menutupi defisit anggaran sebesar Rp2 triliun pada semester pertama tahun 2026. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini tengah menggodok skenario penghematan besar-besaran untuk menambal celah fiskal tersebut.
Defisit ini diipicu oleh realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang belum cair. Ditambah dengan capaian pendapatan daerah yang meleset di bawah target prediksi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, mengungkapkan bahwa TAPD tengah merancang strategi efisiensi agar roda pembangunan di Bumi Etam tidak sepenuhnya lumpuh. “Karena ada pengurangan TKD, kami mencoba mengeliminasi beberapa kegiatan yang bisa dipangkas,” ujar Muhaimin saat dikonfirmasi, Senin 13 Juli 2026 siang.
Menurut Muhaimin, pos anggaran yang menjadi sasaran utama pemotongan adalah belanja operasional dan birokrasi. Di antaranya meliputi pemangkasan intensitas perjalanan dinas, efisiensi anggaran makan-minum rapat, hingga pengetatan penggunaan listrik dan air di lingkungan instansi pemerintahan. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur non-prioritas dipastikan bakal ditunda.
“Saat ini fokus kami adalah menyeimbangkan kembali antara pengurangan TKD dengan belanja pembangunan,” jelasnya.
Salah satu opsi radikal yang kini tengah dikaji secara cermat oleh Pemprov Kaltim adalah penerapan kembali sistem Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini dibidik untuk menekan beban utilitas kantor secara signifikan.
“Kami sedang menghitung dengan teliti, jika WFH diberlakukan, apakah pengurangan beban listrik dan air di kantor bisa menekan anggaran secara signifikan atau tidak. Skema ini sedang disusun untuk kemudian dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim,” imbuh Muhaimin.
Situasi darurat ini otomatis mengubah jadwal agenda fiskal daerah. Pembahasan proyeksi APBD 2027 dan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 baru akan bergulir setelah TAPD merampungkan formula penyelamatan anggaran semester ini. Muhaimin memprediksi pembahasan bersama legislatif baru bisa terlaksana selepas pekan ketiga Juli.
“Untuk proyeksi anggaran ke depan belum ada gambaran pasti. Kami masih berkonsentrasi penuh menyelesaikan kondisi (defisit) ini,” tegasnya.
Di tengah pengetatan ikat pinggang ini, Muhaimin mengklaim Pemprov Kaltim dituntut lebih selektif dalam menelurkan program. Kendati demikian, ia memberi garansi bahwa program-program strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak akan diganggu gugat. “Kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyusunan kebijakan anggaran ini,” pungkasnya. (csv)
