BAIT.ID – Di tengah ancaman penyusutan APBD beberapa tahun ke depan, diplomasi anggaran DPRD Kaltim ke DPR RI justru tertahan. Misi memperjuangkan tunggakan Transfer ke Daerah (TKD) 2023–2025 batal dilaksanakan sesuai target akibat miskomunikasi penjadwalan dengan Komisi XI DPR RI.
Agenda konsultasi yang awalnya diplot pada 14–16 Juli 2026 tersebut resmi ditunda. Penyebabnya, balasan surat dari Sekretariat DPR RI baru diterima Banmus DPRD Kaltim setelah agenda kedinasan bulanan terlanjur disahkan. Saat rombongan Kaltim bersiap, Komisi XI DPR RI justru sudah menjadwalkan agenda kunjungan kerja ke Sumatera.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengonfirmasi kendala teknis tersebut pada Selasa, 21 Juli 2026 lalu. Ia menyebutkan bahwa langkah untuk menagih piutang transfer daerah ini amat mendesak guna memberi napas tambahan bagi kapasitas belanja Kaltim. ”Nanti dijadwalkan ulang dan dikomunikasikan lebih dulu biar tidak bentrok jadwalnya,” kata Ekti.
Politikus Gerindra ini optimistis, kendati tertunda, diplomasi ke Senayan tetap menjadi instrumen paling krusial untuk menekan pemerintah pusat agar segera menyelesaikan kewajiban transfernya ke daerah. Ekti menekankan, negosiasi langsung ke Senayan bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar daerah dalam memperjuangkan hak anggaran yang tertahan di pusat. “Diharapkan lewat upaya ini daerah bisa punya posisi tawar yang lebih kuat dalam urusan TKD,” pungkasnya. (csv)
