BAIT.ID – Sektor transportasi publik masih jadi momok bagi Pemkot Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara terbuka mengakui bahwa manajemen transportasi perkotaan di wilayahnya belum optimal dan menjadi titik lemah dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
“Persoalan ini masih menjadi pekerjaan bersama, dan dapat dikatakan sebagai salah satu titik lemah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Samarinda,” ujar Andi Harun, Selasa 5 Mei 2026.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Samarinda mulai menyusun peta jalan transisi dari angkutan kota konvensional berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju kendaraan listrik. Namun, ambisi tersebut dipastikan urung terealisasi dalam waktu dekat akibat kendala anggaran.
Rencana pengadaan armada bus listrik saat ini masih terbentur tingginya harga satuan unit di tengah upaya pemulihan stabilitas keuangan daerah. Andi Harun menyebutkan bahwa pengadaan baru akan dipertimbangkan kembali pada siklus anggaran tahun mendatang.
“Biaya pengadaan satu unit bus listrik masih cukup tinggi. Oleh karena itu, realisasinya akan disesuaikan dengan perkembangan APBD tahun 2027, dengan harapan kondisi keuangan daerah segera membaik,” jelasnya.
Menyadari keterbatasan APBD, Pemkot Samarinda kini mencoba melempar peluang kepada sektor privat. Pemerintah berkomitmen memberikan insentif berupa kemudahan regulasi bagi pengusaha transportasi yang bersedia melakukan konversi armada ke tenaga listrik.
Salah satu insentif yang disiapkan adalah fasilitasi penyusunan ulang trayek di seluruh wilayah Samarinda guna menjamin kepastian operasional bagi investor. “Pemkot siap memfasilitasi penyusunan trayek di seluruh wilayah bagi pelaku usaha yang berkeinginan mengalihkan armadanya menjadi angkutan berbasis listrik,” pungkas Andi.
Meski demikian, tantangan di lapangan tetap besar. Selain masalah armada, Pemkot Samarinda juga harus menghadapi persoalan klasik transportasi kota seperti tumpang tindih trayek dan minimnya integrasi antar-moda yang selama ini dikeluhkan warga. (csv)
