BAIT.ID – Urgensi pengisian belasan jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim kian mendesak seiring bayang-bayang kendala pengesahan anggaran daerah. Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menargetkan proses definitif jabatan rampung akhir Juni 2026, sementara pihak legislatif memilih bersikap irit bicara.
Saat ini, sedikitnya 15 posisi strategis setingkat kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro di Pemprov Kaltim masih lowong dan hanya dikomandoi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi yang berlangsung sejak awal masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini mulai memantik sorotan publik.
Pengamat kebijakan publik, Saipul Bachtiar, menilai lambatnya penunjukan pejabat definitif dapat mengganggu capaian target organisasi dan pelayanan publik. Menurutnya, posisi eselon II merupakan top manager yang krusial dalam mengeksekusi visi-misi kepala daerah. “Jika posisi tersebut terus-menerus diisi oleh Plt, keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis dipastikan bakal mengganggu capaian target organisasi,” tegas Saipul, Rabu 24 Juni 2026.
Kekosongan ini juga diprediksi berdampak pada urusan krusial seperti pengesahan anggaran daerah. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020, kebijakan pengesahan anggaran idealnya dieksekusi oleh pejabat tinggi pratama definitif yang memiliki kewenangan penuh, bukan Plt yang ruang geraknya terbatas.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memilih bersikap hati-hati saat dimintai konfirmasi mengenai langkah pengawasan legislatif di Karang Paci. Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Hamas ini enggan berkomentar jauh dan mengarahkan persoalan langsung ke pihak eksekutif.”Itu nanti. Pak Gubernur lah ya. Teman-teman tanya ke Gubernur ya,” ujar Hasanuddin di Samarinda.
Ia menegaskan agar awak media melakukan konfirmasi langsung ke Pemprov Kaltim guna menghindari kesalahpahaman. “Tanyakan ke sana (Pemprov) lah ya. Nanti kalau saya, salah lagi jawabnya,” tandasnya.
Di sisi lain, kejelasan mengenai nasib 15 jabatan lowong tersebut mulai menemui titik terang. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memastikan roda mutasi dan promosi jabatan saat ini sedang berjalan di tingkat administrasi.
Rudy menargetkan pengisian jabatan definitif ini dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Juli. Kepastian tersebut disampaikannya usai memimpin briefing tertutup bersama jajaran pejabat Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 22 Juni 2026 lalu. “Mudah-mudahan sebelum akhir bulan. Insyaallah bulan ini selesai, doakan ya,” ujar Rudy optimistis.
Meskipun belum membeberkan nama-nama maupun OPD yang akan dirombak, Rudy menegaskan Pemprov Kaltim tengah berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan seluruh proses birokrasi agar koordinasi lintas instansi dan program pembangunan di Benua Etam dapat kembali berjalan optimal. (csv)
