BAIT.ID – Postur APBD Kaltim 2027 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh angka Rp12,1 triliun. Menghadapi potensi penyusutan kemampuan fiskal tersebut, Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim sepakat menjadikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi utama.
Penyusutan proyeksi anggaran ini dipengaruhi oleh penyesuaian sektor pendapatan yang menunjukkan tren negatif, serta berkurangnya alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah juga dipicu oleh menurunnya realisasi Pajak Kendaraan Motor (PKM). Hal ini tidak lepas dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang saat ini memperoleh insentif khusus dari pemerintah. ”Pengaruhnya ada dari beberapa faktor di sektor pendapatan. Ada pertimbangan-pertimbangan untuk kami melakukan penyesuaian, dan hasilnya terhitung negatif,” ujar Sri Wahyuni.
Guna menutupi celah fiskal akibat penurunan TKD dan pajak kendaraan, Pemprov Kaltim menyiapkan sejumlah jurus untuk menggenjot penerimaan PAD melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Beberapa langkah strategis yang bakal ditempuh antara lain Pendataan Alat Berat. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap alat berat milik perusahaan di Kaltim yang beroperasi di luar daerah guna memaksimalkan Pajak Alat Berat.
Penyesuaian Regulasi Air Permukaan juga dijajaki. Tentunya dengan merevisi dan menyesuaikan aturan pemanfaatan air permukaan agar mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih optimal.
Meski demikian, Sri menekankan bahwa proses pendataan dan optimalisasi regulasi ini memerlukan waktu sebelum memberikan dampak nyata pada kas daerah. “Upaya optimalisasi ini tidak instan dan memerlukan waktu hingga menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan,” tegas Sri.
Senada dengan Pemprov, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, membenarkan bahwa postur APBD Kaltim selama ini masih sangat bergantung pada dana TKD pusat. Dalam pembahasan awal APBD 2027, pihak eksekutif dan legislatif sepakat mengambil kalkulasi potensi TKD pada skenario terendah. ”Makanya muncul angka Rp12,1 triliun itu. Walaupun belum pasti, kami sepakat menggunakan angka kemungkinan minimum sebagai acuan awal,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
Hasan menambahkan, angka Rp12,1 triliun ini menjadi patokan sementara agar penetapan tahapan anggaran tetap akuntabel dan sesuai regulasi. Jika kelak alokasi TKD dari pemerintah pusat mengalami penambahan, penyesuaian anggaran akan dimasukkan dalam skema APBD Perubahan (APBD-P) 2027 mendatang. (csv)
