BAIT.ID – Pemkot Samarinda mulai mengambil langkah tegas guna mengantisipasi defisit anggaran akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Sebagai respons atas keterbatasan fiskal tersebut, Pemkot kini mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaporkan capaian pendapatan setiap bulan, dari yang sebelumnya per triwulan.
Kebijakan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, di Balai Kota, pekan lalu. Perubahan siklus pelaporan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat merespons hambatan di lapangan secara real-time.
Saefuddin Zuhri menginstruksikan agar tidak ada lagi keterlambatan administrasi dengan alasan koordinasi antarinstansi. Ia menekankan bahwa kedisiplinan pelaporan bulanan adalah kunci agar pemerintah daerah bisa segera mencari solusi atau inovasi saat target pendapatan melandai.
“Jangan sampai saling menunggu. Apa yang ada disampaikan saja dulu agar setiap bulan kita tahu permasalahannya di mana. Kalau laporan masuk tepat waktu, kita bisa cepat mencari solusi,” tegas Saefuddin.
Ia juga memerintahkan Asisten II Setkot Samarinda dan Kepala Bapenda untuk mengawal mekanisme baru ini agar berjalan konsisten di seluruh lini pemungut pendapatan.
Senada dengan hal tersebut, Asisten II Setkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengusulkan agar rapat koordinasi ini dibakukan menjadi agenda rutin bulanan. Ia menyoroti pentingnya konsistensi personel yang hadir dalam rapat agar tidak terjadi diskoneksi informasi. “Pejabat atau staf yang membidangi pendapatan harus tetap (orang yang sama), supaya sinkronisasi data dan langkah peningkatan pendapatan berjalan optimal. Tidak harus kepala dinasnya, yang penting orang yang paham teknisnya,” jelas Marnabas.
Kondisi fiskal Samarinda saat ini memang sedang diuji. Selain optimalisasi pajak dan retribusi melalui OPD, BUMD seperti Perumda Tirta Kencana, Bank Samarinda, hingga Perumda Varia Niaga turut menjadi tumpuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Setelah pertemuan ini, Pemkot Samarinda dijadwalkan menggelar rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota guna memantapkan strategi penguatan kantong-kantong pendapatan daerah di tengah ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat. (csv)
