BAIT.ID – Pemkot Samarinda mendapat rapor merah dari Pemerintah Pusat terkait realisasi kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2025. Samarinda tercatat menempati peringkat terbawah nasional, khususnya pada sektor pengawasan obat dan makanan di apotek serta toko obat.
Catatan minor ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin 6 April 2026.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengakui adanya kelemahan dalam internal perangkat daerah. Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pembenahan sistem kerja secara menyeluruh.
“Ini harus menjadi evaluasi bersama. Kita perbaiki koordinasi, percepat respons, dan benahi sistem kerja,” tegas Saefuddin di Balai Kota Samarinda.
Pihak Dinas Kesehatan Samarinda berdalih bahwa rendahnya capaian tersebut dipicu oleh kendala teknis pada sistem pelaporan yang belum sinkron dengan pusat. Namun, Saefuddin menegaskan bahwa alasan teknis tidak boleh menjadi pembenaran atas buruknya kinerja serapan anggaran dan pengawasan di lapangan.
Selain persoalan administratif, Pemkot Samarinda kini dihadapkan pada ancaman stabilitas harga pasca-Lebaran. Saefuddin menyoroti fenomena antrean panjang LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di kawasan simpang flyover, yang mengindikasikan adanya sumbatan dalam jalur distribusi.
Ia mendesak Pertamina dan instansi terkait untuk memastikan pasokan kembali normal guna meredam keresahan warga. Tak hanya gas melon, sektor pangan juga mulai menunjukkan sinyal waspada seiring menipisnya stok ayam broiler beku akibat pembatasan pasokan dari produsen.
“Jangan sampai ini menjadi tekanan harga baru. Seluruh pihak harus bergerak cepat memperkuat koordinasi lintas sektor agar ekonomi daerah tetap stabil,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda juga mulai melirik pengawasan ketat terhadap menjamurnya kios Pertamini di permukiman warga. Selain persoalan perizinan, aspek keselamatan menjadi poin krusial yang disorot guna meminimalisir risiko kebakaran yang kerap menghantui kawasan padat penduduk.
Melalui evaluasi ini, koordinasi antar-instansi kini menjadi pertaruhan bagi Pemkot Samarinda untuk memperbaiki citra kinerja di mata pemerintah pusat sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tingkat lokal. (csv)
