BAIT.ID – Atmosfer politik di Kaltim makin memanas menyusul pernyataan Gubernur Rudy Mas’ud yang membandingkan struktur Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dengan hubungan kerja Presiden Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan tersebut dinilai tidak etis dan memicu reaksi keras dari internal Partai Gerindra.
Ketegangan ini bermula saat Rudy Mas’ud memberikan klarifikasi terkait polemik penunjukan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud, sebagai Wakil Ketua TAGUPP. Rudy berdalih bahwa penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif dan memerlukan sosok yang dipercaya secara personal untuk menangani isu-isu privasi.
“Apa bedanya Pak Hashim yang dipercayakan Pak Prabowo? Itu hak prerogatif,” ujar Rudy dalam sesi bincang santai di Hotel Atlit, Kamis 24 April 2026 sore.
Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, secara terbuka menyatakan keberatannya atas analogi yang digunakan sang Gubernur. Menurutnya, membandingkan tata kelola pemerintahan daerah dengan simbol negara adalah kekeliruan logika yang mendasar.
Sabaruddin menegaskan bahwa posisi Presiden sebagai simbol negara tidak bisa dijadikan pembanding (apple to apple) dalam urusan domestik pemerintahan provinsi. Ia mengingatkan agar Gubernur lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan publik agar tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Apalagi ia menilai masyarakat sedang mengawasi gaya kepemimpinan ini, dan pernyataan Rudy dianggap telah mengusik sensitivitas kader partai berlambang kepala garuda tersebut.
Senada dengan Sabaruddin, kader muda Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, turut melontarkan kritik tajam. Ia menyoroti urgensi peran Hijrah Mas’ud di TAGUPP yang dianggap melampaui batas fungsional organisasi perangkat daerah.
Menurut Afif, pelibatan keluarga inti dalam struktur strategis pemerintahan berpotensi mengerdilkan peran birokrat struktural, seperti, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) dan juga Asisten Sekda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Peran tersebut (Hijrah Mas’ud) seolah meniadakan fungsi para pejabat definitif yang secara konstitusional seharusnya mendampingi atau menggantikan peran Gubernur dalam agenda-agenda penting,” tegas Afif.
Diketahui, penunjukan Hijrah Mas’ud dalam jajaran TAGUPP memang tengah menjadi sorotan publik terkait isu dinasti politik dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan adanya singgungan terhadap keluarga Presiden, gesekan antara Partai Golkar Kaltim (yang diketuai Rudy) dan Partai Gerindra diprediksi akan terus bergulir dalam beberapa waktu ke depan. (csv)
